<![CDATA[Artikel ini menyajikan analisis komprehensif mengenai hukum kontrak di Indonesia dan Britania Raya, dengan fokus pada kerangka hukum, efektivitas, mekanisme penyelesaian sengketa, dan aspek penting lainnya. Di Indonesia, hukum kontrak didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewarisi hukum kolonial Belanda, dengan penekanan pada undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum perdata. Sebaliknya, Britania Raya mengikuti sistem hukum common law di mana hukum kontrak berkembang melalui preseden pengadilan dan diatur oleh undang-undang khusus seperti Sale of Goods Act 1979 dan Consumer Rights Act 2015. Perbedaan kunci meliputi syarat pertimbangan (consideration) dan doktrin privity yang merupakan dasar penting di Britania Raya namun kurang rigid di Indonesia.. Analisis komparatif ini menyoroti bagaimana setiap sistem hukum mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan adaptasi terhadap transaksi digital. Studi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan dalam pemahaman bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kerangka hukum kontrak di kedua yurisdiksi.]]>
Copyrights © 2024
