<![CDATA[Permukiman kumuh kawasan bantaran Kali Anyar merupakan kawasan permukiman kumuh terbesar kedua di Kota Surakarta yang ditetapkan dalam SK Walikota Tahun 2016. Pendirian bangunan ilegal, kurang memadainya infrastruktur pendukung permukiman, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah adalah sejumlah permasalahan yang ditemui di kawasan tersebut. Langkah penanganan seperti pemugaran hingga relokasi telah diambil oleh pemerintah Kota Surakarta, namun kawasan kumuh tetap belum dapat tertangani. Terhambatnya penanganan mengisyaratkan bahwa terdapat beberapa faktor belum diprioritaskan dalam penanganan kumuh sehingga penanganan kumuh tidak merata. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui faktor prioritas kesiapan kawasan untuk memulai penanganan permukiman kumuh di Kawasan Bantaran Kali Anyar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis AHP (Analytic Hierarchy Process) yang dilengkapi analisis deskriptif pada masing-masing faktor kesiapan. Temuan menunjukkan tujuh faktor prioritas yaitu: (1) alokasi anggaran pemerintah, (2) bentuk koordinasi antar institusi, (3) keterlibatan masyarakat dalam penanganan, (4) ketersediaan dokumen perencanaan penanganan, (5) peraturan pemerintah daerah, (6) bantuan dana swasta, dan (7) struktur kelembagaan yang berperan. Walaupun regulasi secara jelas mengatur prioritas penanganan permukiman kumuh bantaran Kali Anyar, fakta di lapangan menunjukkan beberapa faktor kesiapan penanganan kumuh masih terhambat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian penentuan upaya penanganan kumuh bantaran Kali Anyar. Oleh karena itu, diperlukan adanya inisiasi serius pemerintah dalam merencanakan upaya pelaksanaan penanganan kumuh di bantaran Kali Anyar secara komprehensif dan terintegasi.]]>
Copyrights © 2024
