<![CDATA[Segala hal di dalam kehidupan manusia sudah diatur dengan sebaik-baiknya dalam syariat Islam, karena Islam adalah agama yang sempurna. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, selalu ada permasalahan baru yang memerlukan kajian mendalam agar dapat dijawab dengan syariat Islam yang telah ada sebelumnya. Salah satunya mengenai larangan berpoligami bagi ASN POLRI. Dalam Islam, pemimpin memiliki wewenang dalam pengaturan urusan negaranya tentang hukum dari sesuatu yang belum disimpulkan dengan nash yang jelas, yang mana pada urusan ini mencakup maslahat masyarakat secara umum, dan inilah dinamakan dengan siyasah syar’iyah. Maka peneliti merasa bahwa kebijakan dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 ini perlu dikaji dari perspektif siyasah syar’iyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis kebijakan tersebut dalam perspektif siyasah syar’iyah. Ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam peraturan POLRI nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyelisihi konsep siyasah syar’iyah dikarenakan kebijakan tersebut di luar dari ranah yang diperbolehkan bagi seorang pemimpin untuk menentukan hukumnya, dan syariat poligami dalam Islam didasari dengan dalil syar’i. Kata Kunci: Siyasah Syar’iyah, Poligami, ASN, POLRI]]>
Copyrights © 2023
