<![CDATA[Jurnal ini mengangkat kasus mengenai pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian jual beli antara INS dan FS dengan objek tanah yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 1320 angka 4 dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPer jo Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA, sehingga mengakibatkan batalnya perjanjian jual beli. Tidak memenuhinya ketentuan perundang-undangan dikarenakan tanah yang menjadi objek perjanjian jual beli antara INS dan FS dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian pinjam nama (nominee agreement) antara INS dan SEM selaku Warga Negara Asing yang melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA, sehingga secara de facto kepemilikan tanah yang menjadi objek jual beli adalah kepemilikan SEM selaku Warga Negara Asing. Sehingga daripada perjanjian jual beli yang dibuat antara INS dan FS telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu “suatu sebab yang halal†yang mana akibatnya adalah perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum. Perbuatan INS dalam membuat dan melaksanakan perjanjian jual beli yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer, dimana daripada seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi. Sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, maka INS selaku penjual wajib bertanggung gugat atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yang membawa kerugian bagi FS selaku pembeli. Kata kunci: Perjanjian Pinjam Nama, Perjanjian Jual Beli, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat]]>
Copyrights © 2022
