<![CDATA[Tulisan ini mengeksplorasi pengentasan kemiskinan di Yogyakarta melalui Program "Gandeng-Gendong", sebuah pendekatan tata kelola kolaboratif yang inovatif yang melibatkan: pemerintah daerah, korporasi, akademisi, komunitas, dan lingkungan. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, penelitian ini menyoroti peran masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Program ini beroperasi dalam kerangka norma, nilai, dan standar sosial, yang diformalkan melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2018. Mengadopsi model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash, Gandeng-Gendong telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi lokal, dan mengelola lingkungan. Namun, beberapa tantangan diidentifikasi, termasuk kesenjangan komunikasi antar pemangku kepentingan, masalah alokasi sumber daya, dan perlunya keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil ini, beberapa rekomendasi diusulkan: pemerintah daerah harus melanjutkan dukungan kebijakan, evaluasi yang transparan, dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas; perusahaan harus memperluas peluang pasar untuk produk lokal; Akademisi harus melibatkan siswa dalam pengabdian dan inovasi masyarakat; masyarakat harus memperkuat aksi kolektif dan jejaring sosial; dan lingkungan harus secara teratur memperbarui rencana program untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sinergi di antara semua pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang program. Program Gandeng-Gendong menawarkan model berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan, dengan potensi untuk menginformasikan kebijakan di wilayah lain, mendorong pembangunan dan kolaborasi inklusif.]]>
Copyrights © 2024
