Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap pembangunan manusia Indonesia dalam mendukung pertahanan negara. Sesuai amanat konstitusi dan UU No.23/2014, SPM diatur sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada seluruh warga negara. SPM meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial. Penerapan SPM oleh daerah diatur secara rinci melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dengan tujuan menjamin pemerintah daerah memberikan pelayanan sesuai standar yang ditentukan. Penelitian ini menggabungkan metode statistik deskriptif dengan pemeriksaan korelasional dalam menguji pengaruh penerapan SPM di daerah dan pembangunan manusia Indonesia tahun 2019-2023. Temuan penelitian memperlihatkan penerapan SPM memiliki kontribusi positif bagi pembangunan manusia (IPM), dimana koefisien model regresi signifikan dan analisis determinasi yang tinggi. Pembangunan manusia yang berkualitas, sebagaimana tercermin dalam peningkatan IPM, dapat mendukung upaya pertahanan negara dalam jangka panjang. Masyarakat yang sehat, terdidik, dan sejahtera cenderung memiliki rasa memiliki dan loyalitas yang tinggi terhadap negara, sehingga dapat memperkuat ketahanan nasional. Selain itu, pembangunan manusia yang merata juga dapat meminimalisir potensi konflik dan instabilitas di dalam negeri, yang dapat mengganggu keamanan dan pertahanan negara.
Copyrights © 2024