Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembuatan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Pemindahan IKN merupakan proyek strategis yang berdampak pada aspek geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga serta mendukung prinsip-prinsip good governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan analisis kualitatif, dengan fokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber literatur dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap fase perencanaan dan implementasi pemindahan IKN dapat meningkatkan legitimasi dan kualitas kebijakan. Masyarakat lokal, sebagai pihak yang paling terdampak, perlu dilibatkan dalam dialog dan konsultasi untuk menghindari konflik dan memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat merancang mekanisme partisipasi yang inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan elemen penting dalam menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan di masa depan.
                        
                        
                        
                        
                            
                                Copyrights © 2024