Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KEBIJAKAN PUBLIK : DAMPAK (SE) OJK 19/SEOJK.06/ 2023 TENTANG PENURUNAN BUNGA PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT Rizka Luluatul Hasanah; Shalwa Azahra; Silvana Putri Priageng; Silvia Nuraeni; Ridwan, Ridwan
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 10 No. 10 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v10i10.7447

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan penurunan suku bunga pinjaman online yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SE OJK 19/SEOJK.06/2023 terhadap masyarakat Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan akses kredit yang lebih terjangkau, terutama bagi masyarakat konsumtif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan suku bunga pinjaman online memberikan dampak positif dan negatif. Penelitian ini juga merekomendasikan upaya bagi masyarakat agar tidak mengalami dampak negatif yang dihasilkan oleh kebijakan ini. Hasil artikel ini dapat menjadi evaluasi bagi kebijakan yang akan mendatang khususnya kebijakan keuangan.
PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA Rizka Luluatul Hasanah; Santi Mulyady; Shalwa Azahra; Silvia Nuraeni; Ridwan, Ridwan
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 8 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i8.7434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembuatan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Pemindahan IKN merupakan proyek strategis yang berdampak pada aspek geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga serta mendukung prinsip-prinsip good governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan analisis kualitatif, dengan fokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber literatur dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap fase perencanaan dan implementasi pemindahan IKN dapat meningkatkan legitimasi dan kualitas kebijakan. Masyarakat lokal, sebagai pihak yang paling terdampak, perlu dilibatkan dalam dialog dan konsultasi untuk menghindari konflik dan memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat merancang mekanisme partisipasi yang inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan elemen penting dalam menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan di masa depan.
NETRALITAS BIROKRASI DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH: STUDI PERAN DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH Rizka Luluatul Hasanah; Raissa Kevin Ivansyach; Andrew Raymond Jonathan; Shalwa Azahra; Muhammad Prakoso Aji
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 5 No. 02 (2026): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v5i02.2527

Abstract

Post-1998 reforms in Indonesia have strengthened decentralization and regional autonomy, yet significant challenges remain, including fiscal dependency, limited human resource capacity, and political intervention in regional governance. These conditions require effective supervision by the central government to ensure policy consistency and bureaucratic professionalism. This study analyzes the role of the Directorate General of Regional Autonomy in supervising regional policies and promoting bureaucratic neutrality. A qualitative approach was employed through literature review, interviews, and document analysis. The findings indicate that the Directorate General performs a strategic function by providing guidance, monitoring policy implementation, and evaluating regional government performance. However, its effectiveness is constrained by institutional capacity, coordination issues, and political influence. Bureaucratic neutrality is therefore essential to maintain objectivity, accountability, and professionalism in policy supervision, while strengthening governance quality and supporting effective implementation of regional autonomy across Indonesia.