<![CDATA[Isu Papua Barat, yang ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan gerakan separatis, menimbulkan tantangan signifikan bagi Indonesia. Undang-undang otonomi khusus, yang bertujuan untuk merespons tuntutan separatis, telah menyebabkan perpecahan dalam masyarakat dan diskriminasi hukum, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan kebebasan beragama. Studi ini mengeksplorasi konteks historis dan isu kontemporer terkait otonomi khusus di Papua Barat, dengan fokus pada implementasi otonomi khusus, diskriminasi hukum, dan dampaknya terhadap identitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut dan pelanggaran hak asasi manusia yang diperparah oleh regulasi diskriminatif dan tantangan administratif. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah Papua, diskriminasi sistemik dan kekerasan tetap berlangsung, menghambat kemajuan menuju inklusivitas dan pemerintahan yang efektif. Dengan menggunakan metode deskriptif historis dan kualitatif, studi ini menganalisis sumber primer dan sekunder untuk memahami akar penyebab dan implikasi dari isu-isu tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa mengatasi diskriminasi, mempromosikan inklusivitas, dan melindungi hak asasi manusia bagi semua penduduk asli Papua sangat penting untuk menyelesaikan masalah Papua Barat. Meski demikian, menjamin kesetaraan hak bagi semua warga Indonesia yang telah lama bermukim di sana juga harus diprioritaskan. Hanya dengan pendekatan ini, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut dapat dicapai.]]>
Copyrights © 2025
