<![CDATA[ABSTRAK Kerawanan pemilu yang berasal dari dimensi politik memiliki potensi dampak pada ketahanan sosial wilayah di Provinsi DKI Jakarta dan dapat mengancaman persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang pernah terjadi pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu. Penelitian yang mengumpulkan data dari November s.d Desember 2023 dengan metode penelitian campuran mengambil data kuantitatif dari IKP 2024 untuk diuji dengan pengukuran kerawanan alternatif, yaitu metode analisis kerawanan dari perspektif Hank Prunckun dan validasi secara kualitatif yang melibatkan sekitar 27 informan dengan teknik wawancara semi terstruktur. Temuan akar masalah sebagai sumber kerawanan mendasar adalah adanya kampanye hitam dengan penggunaan isu SARA sehingga perlu dirumuskan strategi untuk memitigasi hal tersebut. Rumusan strategi yang dapat disampaikan antara lain: [1] Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk mengoptimalkan keberadaan Gakkumdu menindak tegas kampanye hitam dengan isu SARA agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga; dan [2]Penggunaan UU No 7/2017 dan kewenangan serta fungsi Bawaslu secara kelembagaan untuk mengoptimalkan keberadaan dan fungsi sosial Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Todat), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Forum Komunikasi Masyarakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk mengedukasi masyarakat bahwa kampanye hitam dengan isu SARA tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia agar keharmonisan masyarakat Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga.]]>
Copyrights © 2024
