Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa layak akses kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat kurang mampu di Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi tiap warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang diperoleh dari laporan kebijakan pemerintah, studi kasus, serta literatur yang relevan tentang sistem kesehatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan dalam sistem kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hambatan utama yang masih dihadapi oleh masyarakat miskin adalah biaya, aksesibilitas layanan di daerah terpencil, dan kurangnya penyuluhan kesehatan. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam kualitas layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan, dibutuhkan reformasi kebijakan yang lebih fokus pada perluasan cakupan JKN, pengembangan skema pembiayaan yang fleksibel, dan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan juga sangat penting untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. This study aims to determine how feasible access to health is obtained by underprivileged communities in Indonesia as part of the fulfillment of human rights for each citizen. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive analysis of secondary data obtained from government policy reports, case studies, and relevant literature on the health system in Indonesia. The results show that despite efforts to improve the health system through the National Health Insurance (JKN), the main obstacles still faced by the poor are cost, accessibility of services in remote areas, and lack of health counseling. In addition, there are still disparities in the quality of health services between urban and rural areas. The conclusion of this study is that to realize an inclusive and equitable health system, policy reforms are needed that focus more on expanding JKN coverage, developing flexible financing schemes, and improving the quality of health infrastructure, especially in remote areas. In addition, community empowerment through education and mentoring is also very important to ensure equitable access for all levels of society, especially those who are less well-off.
                        
                        
                        
                        
                            
                                Copyrights © 2024