Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Impresi Indonesia Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Global Ilmiah Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Supadmo, Darto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENERAPAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN ANTIBIOTIK: TANTANGAN, SOLUSI, DAN DAMPAK TERHADAP KEAMANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA Supadmo, Darto; Douglas, Jaury; Maaruf, Nefrisa; Triadi, Irwan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i3.8348

Abstract

Penyalahgunaan antibiotik di Indonesia telah menjadi masalah yang serius, berkontribusi pada resistensi antibiotik yang mengancam efektivitas pengobatan dan meningkatkan beban sistem kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab penyalahgunaan antibiotik, mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum, serta mengusulkan solusi untuk meningkatkan penerapan hukum dalam mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan hukum terkait penyalahgunaan antibiotik adalah kurangnya kesadaran masyarakat, pengawasan yang lemah, dan distribusi yang tidak terkontrol. Meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih terbatas. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, sektor kesehatan, dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjaga keamanan kesehatan masyarakat, perlu ada upaya lebih dalam memperbaiki penerapan hukum guna mengurangi penyalahgunaan antibiotik dan mencegah resistensi antibiotik. Misuse of antibiotics in Indonesia has become a serious issue, contributing to antibiotic resistance, which threatens the effectiveness of treatments and increases the burden on the healthcare system. This study aims to identify the factors causing antibiotic misuse, evaluate the effectiveness of existing regulations, examine challenges in law enforcement, and propose solutions to improve the implementation of laws addressing this problem. The method used in this research is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, including data collection through literature studies and semi-structured interviews. The results indicate that the main challenges in law enforcement related to antibiotic misuse are a lack of public awareness, weak supervision, and uncontrolled distribution. Although regulations are in place, their implementation remains limited. Proposed solutions include strengthening regulations, enforcing laws more strictly, and fostering greater cooperation between the government, health sector, and the public. This study concludes that to ensure public health is safeguarded, more efforts are needed to improve the enforcement of laws aimed at reducing antibiotic misuse and preventing antibiotic resistance.
AKSES TERHADAP LAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KESEHATAN BAGI WARGA KURANG MAMPU Supadmo, Darto; Triadi, Irwan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i3.8362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa layak akses kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat kurang mampu di Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi tiap warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang diperoleh dari laporan kebijakan pemerintah, studi kasus, serta literatur yang relevan tentang sistem kesehatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan dalam sistem kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hambatan utama yang masih dihadapi oleh masyarakat miskin adalah biaya, aksesibilitas layanan di daerah terpencil, dan kurangnya penyuluhan kesehatan. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam kualitas layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan, dibutuhkan reformasi kebijakan yang lebih fokus pada perluasan cakupan JKN, pengembangan skema pembiayaan yang fleksibel, dan peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan juga sangat penting untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. This study aims to determine how feasible access to health is obtained by underprivileged communities in Indonesia as part of the fulfillment of human rights for each citizen. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive analysis of secondary data obtained from government policy reports, case studies, and relevant literature on the health system in Indonesia. The results show that despite efforts to improve the health system through the National Health Insurance (JKN), the main obstacles still faced by the poor are cost, accessibility of services in remote areas, and lack of health counseling. In addition, there are still disparities in the quality of health services between urban and rural areas. The conclusion of this study is that to realize an inclusive and equitable health system, policy reforms are needed that focus more on expanding JKN coverage, developing flexible financing schemes, and improving the quality of health infrastructure, especially in remote areas. In addition, community empowerment through education and mentoring is also very important to ensure equitable access for all levels of society, especially those who are less well-off.
Review Komprehensif: Tinjauan Hukum Regulasi Sarana dan Prasarana Kesehatan di Indonesia Supadmo, Darto; Supartono, Basuki
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 9 (2024): Special Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i9.200

Abstract

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Indonesia masih mengalami kendala di Indonesia utamanya di daerah terpencil dan tidak jarang pula mengakibatkan sengketa medis antara dokter dan pasien akibat kurangnya regulasi dan peran Pemerintah Dalam Mengatasi Percepatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Di Wilayah-Wilayah Terpencil dan tidak terselenggaranya peran Organisasi Profesi Kedokteran Dalam Menyelesaikan Sengketa Medis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran Pemerintah dalam menyelesaikan sarana dan prasarana di wilayah terpencil sekaligus terhadap regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui peranan dari organisasi profesi Kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah peran pemerintah dalam mengatasi percepatan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah-wilayah terpencil mencakup merencanakan, mengatur, menyelenggarakan pembinaan, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau, sementara regulasinya diatur dalam Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER lll/2007 Tentang kriteria sarana pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil. Peran Organisasi Profesi Kedokteran (IDI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Medis adalah dapat menjadi mediator Pasien/masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan dokter, dapat menjatuhkan sanksi apabila dokter di dapati melakukan secara sah pelanggaran sengketa etik, dan sengketa disiplin profesi. Sementara apabila dokter kedapatan melanggar secara perdata maupun pidana maka peran Organisasi Profesi Kedokteran (IDI) hanya sebatas memberikan pendampingan hukum kepada anggotanya yang terlibat dalam kasus perdata maupun pidana, sementara urusan lembaga hukum yang berwenang (kepolisian/pengadilan).
Peran Organisasi Profesi Kedokteran dalam Menyelesaikan Sengketa Medis Supadmo, Darto; Prasetyo, Handoyo
Jurnal Global Ilmiah Vol. 1 No. 10 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v1i10.97

Abstract

Sengketa medis antara dokter dan pasiennya terjadi dalam banyak kasus, dan dalam banyak kasus tersebut ada peranan penting Organisasi Profesi Kedokteran. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui peranan dari organisasi profesi Kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi dokter mempunyai peranan terhadap sengketa medis yaitu sebagai mediator sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 680 tahun 2007 merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memilih saksi ahli sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan tahun 2007 tentang penegakan hukum di bidang kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia akan membantu anggotanya yang dianggap bersalah apabila menurut Ikatan Dokter Indonesia dokter tersebut sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan tugas profesinya. Kelebihan organisasi profesi dokter dalam sengketa medis adalah karena lembaga ini dihuni oleh orang-orang yang mengerti dunia medis sehingga dapat memahami permasalahan yang ada dalam dunia medis, sementara kelemahannya adalah tidak dapat melakukan peranan yang lebih lanjut yaitu mengadili dokter-dokter yang mempunyai masalah sengketa medis dengan pasiennya hal ini dikarenakan di Indonesia belum ada Pengadilan Khusus Medis.
Legal Basis for the Idea of Establishing Specialized Court for Medical Profession Supadmo, Darto; Prasetyo, Handoyo
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 3 No. 8 (2024)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v3i8.5241

Abstract

This research discusses which laws and regulations can be used as a legal basis for the establishment of Special Medical Courts in Indonesia. The aim of this research is to find out which laws and regulations can be used as a legal basis for the establishment of Special Medical Courts in Indonesia. The method in this research is normative legal research using normative case studies in the form of legal behavior products, for example reviewing laws. The research results obtained are that the laws and regulations that can be used as a legal basis for the establishment of a Special Medical Court in Indonesia are (1) Pancasila and the 1945 Constitution as a philosophical basis, and (2) Article 28D, Article 28 H (paragraph) 1 Constitution of 1945, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers as jurisdiction.
Co-Authors Basuki Supartono Douglas, Jaury Handoyo Prasetyo Maaruf, Nefrisa Triadi, Irwan