<![CDATA[Sengketa Laut China Selatan telah menjadi isu utama dalam hubungan internasional, melibatkan klaim teritorial dan hak maritim yang tumpang tindih antara beberapa negara, termasuk China dan Philippines. Pada tahun 2013, Philippines mengajukan kasus terhadap China ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA), yang kemudian mengeluarkan putusan pada tahun 2016 yang menegaskan bahwa klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Namun, China menolak untuk mematuhi putusan tersebut, yang memunculkan permasalahan besar dalam sistem hukum internasional, khususnya dalam penegakan keputusan oleh badan-badan arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpatuhan China terhadap putusan PCA dan implikasinya terhadap sistem penyelesaian sengketa internasional serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum internasional, dokumen-dokumen terkait, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap keputusan PCA menciptakan preseden berbahaya yang dapat merusak kredibilitas sistem hukum internasional dan memperburuk ketegangan di Laut China Selatan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum internasional agar keputusan arbitrase dapat dipatuhi demi menjaga perdamaian dan stabilitas global.]]>
Copyrights © 2025
