Garuda - Garba Rujukan Digital

TOWARDS PRINCIPLED FISHERIES GOVERNANCE AUSTRALIAN AND INDONESIAN : APPROACHES AND CHALLENGES Chomariyah, Chomariyah
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.847 KB)

The principled fisheries governance coexist two concepts under the precautionary principle. The first one, based on the strengthening of the concept of environmental protection, aims to promote a prevention proportional to the potential risks. The second one looks for the eradication of risks and it may even require the ‘‘proof demand’’ of innocuousness. Implementation of the precautionary principle in the fishing sector became established as a reaction in general situation of world fish stocks to guarantee the sustainability of the exploitations. This paper tries to stress the implementation of the precautionary principle in Australia’s practice to application in Indonesia’ legal framework of fisheries. The Concept of precautionary principle must analysis with compatibility principle before implementation in national level. Needed to fisheries governance of the management and conservation of legislation or establish a new national single instrument of conservation of fisheries. There should be more research on precautionary principle in fisheries conservation especially on its complexity of legal instrument. Currently, the implementation of precautionary principle must be done in Indonesia. Thus, it evaluates the concepts applied in Indonesia fisheries management and conservation, and it concludes by pointing out solution of the problems derived from its implementation.

The Indonesian Legal Framework to Mitigate Marine Plastic Debris Chomariyah, Chomariyah; Rafiqi, Ilham Dwi
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 1 (2024): March, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i1.32110

This study aims to analyse and identify the problem of plastic marine debris in Indonesia and in the ASEAN Frame. This research employed a normative approach involving the implementation of the ASEAN Framework, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and management, based on the principle of sustainability. The government and the local Government's duties are to ensure that marine debris will be implemented in a good manner and based on environmentally sound management, as in line with Presidential Regulation No. 83 Year 2018 on Marine Debris Management. This study also uses qualitative methods to explain and analyze the phenomena and social dynamics of marine plastic debris. The ASEAN framework involves the encouragement of the preparation of regional action plans to combat marine plastic debris. This is important, considering that the four ASEAN countries (Indonesia, Vietnam, Thailand, and the Philippines) are the largest producers of marine plastic debris in the world, while Indonesia is involved in every stage of environmental diplomacy in ASEAN. The research results show that the measures taken by ASEAN range from the initiation stage to the implementation of the ASEAN Regional Action Plan to Combat Marine Debris in ASEAN Member States 2021 – 2025 including in Indonesia. Every state performs its own marine debris management, depending on the Area, population, mastery of technology and state budget. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan sampah plastik di laut di Indonesia dan dalam kerangka ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, peraturan perundang-undangan dengan mengimplementasikan Kerangka ASEAN, Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan prinsip keberlanjutan. Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah menjamin pengelolaan sampah laut dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan pengelolaan yang berwawasan lingkungan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, dinamika sosial sampah plastik di laut. Kerangka kerja ASEAN adalah dengan mendorong penyusunan rencana aksi regional untuk memerangi sampah plastik di laut. Hal ini penting karena keempat negara ASEAN (Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina) merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar di dunia. Indonesia terlibat dalam setiap tahapan diplomasi lingkungan hidup di ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan, Di ASEAN mulai dari tahap inisiasi hingga implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Memerangi Sampah Laut di Negara Anggota ASEAN 2021 – 2025 termasuk di Indonesia. Dalam melaksanakan pengelolaan sampah laut tidak selalu sama di setiap Negara, terdapat empat unsur yang membedakannya tergantung pada Luas Wilayah, jumlah penduduk, penguasaan teknologi dan anggaran pendapatan Negara.

PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INDONESIA YANG MELAKSANAKAN MISI PERDAMAIAN PBB DI KONGO Ovialita Yanitara, Anggi; Pramono, Agung; Chomariyah, Chomariyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p18

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis status hukum dokter Indonesia selama misi penjaga perdamaian PBB di Kongo dan perlindungan hukum bagi dokter Indonesia selama misi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Kedudukan hukum dokter Indonesia pada saat melakanakan misi perdamaian PBB di Kongo diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional. Dalam hukum internasional mengacu pada ketentuan Geneva Convention 1949 yang mengatur bahwa dokter yang terlibat dalam konflik bersenjata akan diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan pada Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations menjamin bahwa dokter dalam misi perdamaian memiliki kekebalan dari penahanan dan pembatasan imigrasi. Kemudian dalam hukum nasional Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tepatnya dalam Pasal 273 serta Pasal 274 yang mengatur adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi dokter pada saat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum bagi dokter Indonesia pada misi penjaga perdamaian PBB di Kongo dibagi menjadi dua bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. The purpose of this study is to analyze the legal status of Indonesian doctors during UN peacekeeping missions in Congo and the legal protection for Indonesian doctors during these missions. This research is normative legal research. The findings reveal that the legal status of Indonesian doctors during UN peacekeeping missions in Congo is regulated by both international and national law. International law refers to the provisions of the Geneva Convention of 1949, which stipulate that doctors involved in armed conflicts will be treated humanely and protected from actions that violate human rights. Additionally, the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations ensures that doctors on peacekeeping missions have immunity from detention and immigration restrictions. In Indonesian national law, this is regulated by Law Number 17 of 2023 on Health, specifically in Articles 273 and 274, which provide security guarantees and legal protection for doctors in performing their duties and responsibilities in healthcare services. Furthermore, the legal protection for Indonesian doctors on UN peacekeeping missions in Congo is divided into two forms: preventive legal protection and repressive legal protection.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Program Kesehatan Jiwa di Puskesmas dari Tindakan Kekerasan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa Yuliandari, Susi; Chomariyah, Chomariyah; Asmuni, Asmuni
Yustitiabelen Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i2.1165

Meningkatnya kasus di beberapa daerah di Indonesia menandakan bahwa penyebaran tindak kekerasan yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) semakin meluas. Kekerasan yang dialami oleh ODGJ seringkali dialami oleh petugas kesehatan karena adanya stigma negatif yang melekat pada mereka dan kurangnya pemahaman terhadap gangguan jiwa. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum apa yang dilakukan terhadap pelaksana program kesehatan jiwa di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dari tindakan kekerasan yang dilakukan ODGJ dan lembaga manakah yang berwenang memberikan perlindungan kepada pelaksana program kesehatan jiwa di Puskesmas dari kekerasan yang dilakukan ODGJ. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan regulasi, konseptual, dan komparatif. Dengan penelitian pustaka, peneliti menggunakan Undang Undang kesehatan, KUHPidana sebagai instrumen penelitian penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kesehatan jiwa meliputi kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini terus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh pelaksana program kesehatan jiwa di Puskesmas, termasuk dokter dan perawat. Pada saat pelaksana program kesehatan jiwa merawat atau mengevakuasi ODGJ, mereka didampingi oleh aparat TNI dan polisi masyarakat untuk menjamin keselamatan mereka dan memungkinkan terlaksananya program kesehatan jiwa secara optimal.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN MUARA SUNGAI: STUDI KOMPARATIF DI BEBERAPA NEGARA Sakinatunnisa, Nadia Aisza Siti; Chomariyah, Chomariyah; Nuhartonosuro, Imam Munajat
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5161

Pencemaran muara sungai merupakan masalah lingkungan yang mengancam ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air yang vital bagi kehidupan manusia. Aktivitas industri, pertanian, dan pembuangan sampah domestik seringkali menjadi penyebab utama pencemaran ini, yang berdampak negatif pada kualitas air, keberagaman hayati, serta ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan dan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam menanggulangi pencemaran muara sungai melalui studi komparatif di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan dan praktik penegakan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun setiap negara memiliki regulasi yang komprehensif dalam mengatasi pencemaran, tantangan utama dalam penegakan hukum terletak pada pengawasan yang tidak maksimal, ketidaksetaraan akses terhadap proses hukum, serta pengaruh dari industri besar. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang tegas, dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi gap dalam implementasi hukum di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, yang memerlukan upaya lebih besar dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengawasan untuk mengurangi dampak pencemaran muara sungai.

Tinjauan Hukum Internasional: Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Putusan PCA dan Implikasinya bagi Resolusi Sengketa Laut China Selatan Irwandhana, Triyoga Sakti; Chomariyah, Chomariyah; Nuhartonosuro, Imam Munajat
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.24932

Sengketa Laut China Selatan telah menjadi isu utama dalam hubungan internasional, melibatkan klaim teritorial dan hak maritim yang tumpang tindih antara beberapa negara, termasuk China dan Philippines. Pada tahun 2013, Philippines mengajukan kasus terhadap China ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA), yang kemudian mengeluarkan putusan pada tahun 2016 yang menegaskan bahwa klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Namun, China menolak untuk mematuhi putusan tersebut, yang memunculkan permasalahan besar dalam sistem hukum internasional, khususnya dalam penegakan keputusan oleh badan-badan arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpatuhan China terhadap putusan PCA dan implikasinya terhadap sistem penyelesaian sengketa internasional serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum internasional, dokumen-dokumen terkait, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap keputusan PCA menciptakan preseden berbahaya yang dapat merusak kredibilitas sistem hukum internasional dan memperburuk ketegangan di Laut China Selatan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum internasional agar keputusan arbitrase dapat dipatuhi demi menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Strategi Penanganan dan Pencegahan Penyusupan TKI Ilegal: Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Daerah Perbatasan Kurniawan, Bayu Aji; Chomariyah, Chomariyah; Nuhartonosuro, Imam Munajat
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25325

Penyusupan TKI ilegal di daerah perbatasan Indonesia merupakan masalah yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor seperti keterbatasan lapangan kerja, kurangnya informasi yang memadai, serta pengawasan yang lemah. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menanggulangi fenomena ini, penyusupan TKI ilegal masih tetap menjadi isu yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menangani penyusupan TKI ilegal, serta menganalisis efektivitas upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan di daerah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai laporan, kebijakan pemerintah, serta sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam pengawasan dan sosialisasi, jumlah TKI ilegal yang tertangkap masih tinggi, dan tantangan utama terletak pada koordinasi antar lembaga, serta keberadaan agen perekrutan ilegal yang terus beroperasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penggunaan teknologi pengawasan, kerjasama internasional yang lebih intensif, serta perluasan program edukasi untuk masyarakat.

Indonesia's Airspace Sovereignty and FIR Management with Singapore: Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia dan Pengelolaan FIR dengan Singapura Wahyudi, Andri; Chomariyah, Chomariyah; Dewanto, Wisnu Aryo
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 26 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v26i1.1322

General Background: The delegation of Indonesia's Flight Information Region (FIR) over the Riau Islands and Natuna to Singapore has raised concerns about national sovereignty and international law. Specific Background: The Chicago Convention asserts that countries have complete sovereignty over their airspace, but Indonesia’s FIR management by Singapore challenges this principle. Knowledge Gap: The potential risks to sovereignty and security arising from this delegation have not been fully addressed. Aims: This study analyzes the implications of FIR delegation on Indonesia’s sovereignty and security, proposing steps for regaining control. Results: The study finds that Singapore's role is administrative, not a transfer of sovereignty, though it creates security risks. Novelty: The analysis offers new insights into the legal and strategic implications of FIR management. Implications: Recommendations focus on modernizing air navigation infrastructure and strengthening Indonesia's sovereignty. Highlights: Delegation of FIR to Singapore raises concerns over Indonesia's airspace sovereignty. The Chicago Convention ensures full sovereignty over airspace, yet the delegation remains an administrative issue. Regaining FIR control is crucial for Indonesia's national security and strategic interests. Keywords: FIR, Air Sovereignty, International Law, Security

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search