Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal of Humanities and Social Studies JURNAL RETENTUM
Nuhartonosuro, Imam Munajat
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN MUARA SUNGAI: STUDI KOMPARATIF DI BEBERAPA NEGARA Sakinatunnisa, Nadia Aisza Siti; Chomariyah, Chomariyah; Nuhartonosuro, Imam Munajat
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5161

Abstract

Pencemaran muara sungai merupakan masalah lingkungan yang mengancam ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air yang vital bagi kehidupan manusia. Aktivitas industri, pertanian, dan pembuangan sampah domestik seringkali menjadi penyebab utama pencemaran ini, yang berdampak negatif pada kualitas air, keberagaman hayati, serta ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan dan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam menanggulangi pencemaran muara sungai melalui studi komparatif di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan dan praktik penegakan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun setiap negara memiliki regulasi yang komprehensif dalam mengatasi pencemaran, tantangan utama dalam penegakan hukum terletak pada pengawasan yang tidak maksimal, ketidaksetaraan akses terhadap proses hukum, serta pengaruh dari industri besar. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang tegas, dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi gap dalam implementasi hukum di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, yang memerlukan upaya lebih besar dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengawasan untuk mengurangi dampak pencemaran muara sungai.
Tinjauan Hukum Internasional: Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Putusan PCA dan Implikasinya bagi Resolusi Sengketa Laut China Selatan Irwandhana, Triyoga Sakti; Chomariyah, Chomariyah; Nuhartonosuro, Imam Munajat
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.24932

Abstract

Sengketa Laut China Selatan telah menjadi isu utama dalam hubungan internasional, melibatkan klaim teritorial dan hak maritim yang tumpang tindih antara beberapa negara, termasuk China dan Philippines. Pada tahun 2013, Philippines mengajukan kasus terhadap China ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA), yang kemudian mengeluarkan putusan pada tahun 2016 yang menegaskan bahwa klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Namun, China menolak untuk mematuhi putusan tersebut, yang memunculkan permasalahan besar dalam sistem hukum internasional, khususnya dalam penegakan keputusan oleh badan-badan arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpatuhan China terhadap putusan PCA dan implikasinya terhadap sistem penyelesaian sengketa internasional serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum internasional, dokumen-dokumen terkait, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap keputusan PCA menciptakan preseden berbahaya yang dapat merusak kredibilitas sistem hukum internasional dan memperburuk ketegangan di Laut China Selatan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum internasional agar keputusan arbitrase dapat dipatuhi demi menjaga perdamaian dan stabilitas global.
Strategi Penanganan dan Pencegahan Penyusupan TKI Ilegal: Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Daerah Perbatasan Kurniawan, Bayu Aji; Chomariyah, Chomariyah; Nuhartonosuro, Imam Munajat
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25325

Abstract

Penyusupan TKI ilegal di daerah perbatasan Indonesia merupakan masalah yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor seperti keterbatasan lapangan kerja, kurangnya informasi yang memadai, serta pengawasan yang lemah. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menanggulangi fenomena ini, penyusupan TKI ilegal masih tetap menjadi isu yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menangani penyusupan TKI ilegal, serta menganalisis efektivitas upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan di daerah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai laporan, kebijakan pemerintah, serta sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam pengawasan dan sosialisasi, jumlah TKI ilegal yang tertangkap masih tinggi, dan tantangan utama terletak pada koordinasi antar lembaga, serta keberadaan agen perekrutan ilegal yang terus beroperasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penggunaan teknologi pengawasan, kerjasama internasional yang lebih intensif, serta perluasan program edukasi untuk masyarakat.
Integrasi Nilai-Nilai Spiritual dalam Pembinaan Prajurit TNI AL: Instrumen Pengukuran dan Evaluasi Sismianto, Ajik; Nuhartonosuro, Imam Munajat; Maruf, Amar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26261

Abstract

Pembinaan prajurit TNI AL selama ini lebih banyak berfokus pada kesiapan fisik dan mental, sementara pembinaan spiritual masih belum mendapatkan perhatian yang setara. Padahal, nilai-nilai spiritual memiliki peran penting dalam membentuk moralitas, disiplin, dan integritas prajurit. Namun, dalam implementasinya, pembinaan spiritual masih bersifat sporadis dan lebih sering dijalankan dalam bentuk kegiatan seremonial tanpa sistem evaluasi yang jelas. Tidak adanya kebijakan formal yang mengatur secara khusus pembinaan spiritual dalam sistem pembinaan personel menyebabkan aspek ini kurang diprioritaskan dibandingkan dengan pembinaan fisik yang memiliki parameter terukur seperti uji kesemaptaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap lima responden yang terdiri dari perwira pembina mental, rohaniwan militer, prajurit senior, prajurit muda, dan staf personel. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap implementasi pembinaan spiritual di satuan guna memperoleh data empiris yang lebih mendalam. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menyoroti pola yang muncul dalam praktik pembinaan spiritual, faktor penghambat, serta rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan spiritual telah berjalan dalam bentuk kegiatan keagamaan rutin, seperti doa bersama dan ceramah agama, namun belum menjadi bagian integral dari sistem pembinaan personel. Partisipasi prajurit dalam kegiatan spiritual masih didorong oleh kewajiban formal dibandingkan dengan kesadaran pribadi, sehingga dampaknya terhadap pembentukan karakter dan moralitas belum maksimal. Tidak adanya standar evaluasi yang jelas serta kurangnya perhatian dari pimpinan satuan menyebabkan program ini tidak memiliki kesinambungan yang kuat. Selain itu, beban tugas yang tinggi serta tidak adanya parameter khusus dalam sistem penilaian personel menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pembinaan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan formal yang mengintegrasikan pembinaan spiritual dalam sistem pembinaan prajurit TNI AL, dengan dukungan atasan yang lebih kuat serta adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur agar pembinaan spiritual dapat sejajar dengan pembinaan fisik dan mental.
Analysis Of The Authority Of The Tni Navy Helicopter Pilots In Maritime Law Enforcement In Indonesian Sea Territories Paath, Ardy Agustinus; Pramono, Agung; Nuhartonosuro, Imam Munajat
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 9, No 2 (2025): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v9i2.11801

Abstract

Indonesia's vast waters make maritime law enforcement an important aspect in maintaining national sovereignty and security. Indonesian Navy (TNI AL) helicopters have a strategic role in maritime surveillance operations with the ability to detect illegal activities faster than patrol boats. However, to date, the authority of helicopter pilots in direct legal intervention is still limited, so that the effectiveness of operations is often hampered. In addition, the lack of coordination with patrol boats, limited fleet size, and minimal support for sophisticated technology are the main obstacles that reduce the efficiency of maritime law enforcement. This study aims to analyze the authority of TNI AL helicopter pilots in maritime law enforcement, identify the obstacles faced, and provide recommendations to improve the effectiveness of maritime operations. The research method used is a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews with five respondents, consisting of two TNI AL helicopter pilots, one operational officer, one maritime law expert, and one maritime defense analyst. In addition, operational observations were conducted to understand the real challenges in the field. The results of the study show that helicopter pilots only have a role as a supervisory element without the legal authority to stop or inspect ships. The main obstacles to operational effectiveness are the absence of clear regulations regarding the legal role of helicopter pilots, suboptimal coordination with patrol vessels, limited aerial monitoring technology, and the small number of helicopters in operation. To overcome these problems, regulatory revisions are needed to clarify the authority of helicopter pilots in law enforcement operations, modernization of communication and navigation systems to improve coordination with maritime elements, and the addition of the helicopter fleet to expand the scope of maritime surveillance. With these strategic steps, it is hoped that the effectiveness of maritime law enforcement operations can increase significantly, so that the security and sovereignty of Indonesian waters can be better maintained
Co-Authors Agung Pramono, Agung Bayu Aji Kurniawan Chomariyah, Chomariyah Irwandhana, Triyoga Sakti Maruf, Amar Paath, Ardy Agustinus Sakinatunnisa, Nadia Aisza Siti Sismianto, Ajik