Penyuluhan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Warga Jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan

Hutagalung, Maltus
Dikki Saputra Saragih
Michael Nobel Vebrianus Laia
Olivia Grasiana

Jurnal ABDIMAS MUTIARA
Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)

Perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana adalah bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, saksi dan korban diberikan hak perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara dan lembaga terkait. Bagi warga jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan, penyuluhan hukum yang efektif tentang hak-hak mereka sebagai saksi atau korban tindak pidana sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan yang tersedia. Melalui pendekatan yang tepat dan kerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi saksi dan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut atau terancam. Penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan memperkuat peran serta jemaat dalam mewujudkan keadilan di lingkungan mereka.