Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.094
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ABDIMAS MUTIARA Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Dikki Saputra Saragih
Unknown Affiliation
Religion Chemistry Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Kesadaran Hukum Tentang Hak Milik Atas Tanah Melalui Sistem Pendaftaran Tanah Pada Pemuda Pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7 Dikki Saputra Saragih; Maltus Hutagalung; Sherhan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan sosialisasi kesadaran hukum tentang hak milik atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah pada pemuda pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar masih banyak tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, khususnya tanah yang berstatus hak milik tersebut. Pemilik tanah tersebut tidak mendaftarkan tanahnya dikarenakan biaya yang terlalu mahal untuk mendaftarkan tanahnya yang sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah. selain itu adanya anggapan bahwa proses birokrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu sulit dan serta waktu pengeluran sertifikat menyita waktu, sehingga walaupun masyarakatnya ada keinginan untuk melakukan pendaftaran sertifikat atas tanah mereka, tetapi karena mereka tidak mengerti dan tidak paham dalam berurusan ke BPN, mereka mengurungkan niatnya dan membiarkan saja tanah mereka terus menerus tanpa sertifikat. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami sistem pendaftaran tanah yang baik dan benar.Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingya pendaftaran tanah, peserta yang tanahnya belum bersertifikat akan mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor BPN.
Sosialisasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Medan Damanik, Micael Jeriko; Maltus Hutagalung; Dikki Saputra Saragih; Robinson Sipahutar
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek telah di atur bahwa hak atas merek adalah hak ekslusif. Dengan adanya hak ekslusif (hak khusus) ini, maka orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali jika sebelumnya mendapatkan ijin dari pemilik merek terdaftar. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 78% peserta menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan 22% peserta lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan pasca sosialisasi 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik manajemen usaha dan pembuatan merek.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Iklan Perumahan Dan Pemukiman Di Kelurahan Martubung Hutagalung, Maltus; Dikki Saputra Saragih; Aulia Rahmayanti; Mutia Nilam Absari
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum konsumen terhadap iklan perumahan dan pemukiman di kelurahan martubung. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar banyaknya permasalahan yang tertera didalam proses penerbitan iklan perumahan dan pemukiman. Hal ini ditandai dengan banyaknya aturan-aturan yang tidak tertulis terjadi kepada para pemilik iklan maupun pengguna iklan yang menerapkan secara salah sehingga mengakibatkan sanksi hukum yang terjadi. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami perlindungan hukum konsumen terhadap iklan perumahan dan pemukiman yang baik dan benar. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya perlindungan hukum konsumen terhadap iklan perumahan dan pemukiman yang berada dikelurahan martubung.
Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Pria Transgender Sebagai Pelaku Pelanggaran (Tinjauan Yuridis Putusan No. 173/Pid.Sus/2017/PN.TJB) Dikki Saputra Saragih; Damanik, Micael Jeriko; Martin Pardomuan Purba; Renata Arniman Zagoto
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum pidana bagi pidana transgender sebagai pelaku pelanggaran di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar masih sangat belum memahami pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender. Dalam hal pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender masih banyaknya tidak bertanggungjawab dalam hal perbuatan pidana kepada orang lain yang dimana mengakibatkan banyaknya para korban semakin bertambah sehingga para pria transgender tidak ada perubahan dalam hal melakukan pidana. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender yang baik dan benar. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingya pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender supaya sadar dalam hal perbuatan.
Sosialisasi Tentang Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Di Kecamatan Medan Labuhan Damanik, Micael Jeriko; Dikki Saputra Saragih; Michael Nobel Vebrianus Laia; Olivia Grasiana
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian kredit adalah satu dari tujuan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, perusahaan perlu memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yang saling terkait. Fungsi manajemen itu Perencanaan dan Pengawasan adalah yang paling saling mendukung untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan terkait dengan cara atau metode yang membantu perusahaan dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Pemberian atau penyaluran kredit perlu dipantau untuk mencegah kredit tak tertagih atau berakhir macet. Topan Investama Tbk. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dan bagaimana evaluasi serta mitigasi risiko terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah. Apakah BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan dapat menimbulkan konsekuensi hukum terkait pemberian kredit oleh PT? Apakah tindakan yang diambil ketika terjadi penyimpangan dalam pengawasan kredit di BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan? Pengabdian kepada masyarakat dilakukan terhadap perencanaan dan pengawasan pemberian kredit pada perusahaan tersebut. Metode pengabdian kepada masayarakat yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan meliputi: Data primer: hasil wawancara tanya jawab dengan PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan dan Data sekunder: struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, dan daftar kredit macet tahun 2017-2018.
Penerapan Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/Pn.Stb) Purba, Parlindungan; Dikki Saputra Saragih; Deslin Sinaga; Edo Van Houten Sidabuke
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Stabat. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran penegak hukum memberikan keadilan kepada terdakwa yang telah melakukan penipuan kepada orang lain. Dalam hal menindak perbuatan yang tidak benar tersebut, haruslah dibuktikan dengan apa yang ia lakukan kepada korban secara baik dan benar. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran penegak hukum untuk membuktikan perbuatan tindak pidana penipuan hutang piutang secara jelas. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran penegak hukum seperti kepolisian kepada masyarakat kurang mampu agar tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum dalam Pengadilan Negeri Stabat.
Penyuluhan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Warga Jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan Hutagalung, Maltus; Dikki Saputra Saragih; Michael Nobel Vebrianus Laia; Olivia Grasiana
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana adalah bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, saksi dan korban diberikan hak perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara dan lembaga terkait. Bagi warga jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan, penyuluhan hukum yang efektif tentang hak-hak mereka sebagai saksi atau korban tindak pidana sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan yang tersedia. Melalui pendekatan yang tepat dan kerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi saksi dan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut atau terancam. Penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan memperkuat peran serta jemaat dalam mewujudkan keadilan di lingkungan mereka.
LEGAL PROTECTION FOR COPYRIGHT WORKS OF ART IN THE DIGITAL ERA IN INDONESIA Micael Jeriko Damanik; Rolando Marpaung; Dikki Saputra Saragih; Parlindungan Purba; Lidya Lase
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v1i1.22

Abstract

Current technological developments have greatly influenced the field of Intellectual Property Rights. Internet technology with its various conveniences not only provides benefits for copyright but also causes losses which have an impact on increasing violations of copyright law in Indonesia, especially digital copyright. Legal protection for copyright based on digital technology in Indonesia culminates in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Copyright law has basically accommodated technological developments in Indonesia, but law enforcement in cases in the digital sector provides protection for copyright based on government law. The law must also be applied appropriately, so that developing digital technology does not damage the basic principles of copyright
LEGAL PERSPECTIVE ON AGRARIAN CONFLICT IN INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN INDONESIA Dikki Saputra Saragih; Micael Jeriko Damanik; Parlindungan Purba; Dewi Riama
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v1i1.24

Abstract

Government policy in the industrial sector is considered 'failed' in industrialization in Indonesia because it ignores the culture of innovation and resource potential. Both rely on human problems as the main foundation of life. Experience in many countries where the industrialization process has always been successful proves that they always prioritize humans as the source and goal of the creation of industry itself. On the other hand, the function of law as a medium for industrialization in Indonesia cannot foster a culture of innovation because it only serves industrialized economic activities. The idea proposed to improve this case is to use two pillars, namely innovation culture and social structure, as the basis for industrialization planning and the function or use of law in economic development in Indonesia.
APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PRINCIPLES IN BUSINESS PRACTICES IN INDONESIA Parlindungan Purba; Micael Jeriko Damanik; Dikki Saputra Saragih; Finceria Trikasari Lawolo
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 2 (2023): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v1i2.27

Abstract

The application of criminal sanctions to the implementation of corporate social responsibility (CSR) is an important issue in company law. There is a lack of harmony between the regulations governing CSR, such as the Monetary Regulations, the Law on Social and Ecological Obligations of Limited Liability Organizations, and the Regulation on Risk-Limited Organizations. Although these guidelines set out social and ecological obligations for organizations, there is a lack of clarity in determining the types of sanctions that can be applied for violations of CSR commitments. The importance of approval of CSR continues to be linked to the quality of CSR practices. As a legal consequence, permits can be used as a tool to enforce CSR commitments. However, the lack of clarity in the approval guidelines causes confusion in the implementation of sanctions, including criminal sanctions. Therefore, it is necessary to consider revisions in the legislation governing CSR to avoid inconsistency and ambiguity in the implementation of CSR sanctions.
Co-Authors Aulia Rahmayanti Damanik, Micael Jeriko Deslin Sinaga Desniar Dachi Dewi Riama Edo Van Houten Sidabuke Finceria Trikasari Lawolo Hutagalung, Maltus Judof Wenjel Putra Lidya Lase Malthus Hutagalung Maltus Hutagalung Martin Pardomuan Purba Micael Jeriko Damanik Michael Nobel Vebrianus Laia Mutia Nilam Absari Olivia Grasiana Parlindungan Purba Parlindungan Purba, Parlindungan Putri Hutasoit Renata Arniman Zagoto Rolando Marpaung Seni Fifi Meriani Zalukhu Serfasius Siwanahono Sherhan Sipahutar, Robinson