Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ABDIMAS MUTIARA Jurnal Mutiara Hukum
Hutagalung, Maltus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN DI KELURAHAN SEI SEKAMBING C Hutagalung, Maltus; Micael Jeriko Damanik; Erpita Sinaga; Owen De Pinto Simanjuntak
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Di Kelurahan Sei Sekambing C. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran apparat hukum dalam mengatasi perampasan kemerdekaan orang lain didaerah kelurahan sei sekambing. Dalam hal pemberian melaksanakan penyuluhan hukum dalam hak perampasan kemerdekaan orang lain, perlu dilihat dari beberapa faktor yaitu adanya ketidaksadaran oleh para pelaku tentang apa yang telah dimiliki untuk hidup, untuk berkarya dalam memajukan diri sendiri. Dalam konteks sosial, perampasan dapat terjadi ketika individu atau kelompok yang lebih kuat secara fisik atau ekonomi mengambil hak atau kebebasan individu atau kelompok yang lebih lemah. Untuk mencegah perampasan, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan dan penegakan hukum untuk melindungi warga negara dari tindakan perampasan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan risiko nya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. Individu perlu waspada terhadap lingkungan sekitar dan menghindari situasi yang berpotensi berbahaya. Satu sisi juga Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran kepolisian maupun masyarakat dalam hal memberi bantuan hukum kepada subjek hukum yang mengalami perampasan kemerdekaan orang lain di Kelurahan Sei Sekambing C.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Iklan Perumahan Dan Pemukiman Di Kelurahan Martubung Hutagalung, Maltus; Dikki Saputra Saragih; Aulia Rahmayanti; Mutia Nilam Absari
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum konsumen terhadap iklan perumahan dan pemukiman di kelurahan martubung. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar banyaknya permasalahan yang tertera didalam proses penerbitan iklan perumahan dan pemukiman. Hal ini ditandai dengan banyaknya aturan-aturan yang tidak tertulis terjadi kepada para pemilik iklan maupun pengguna iklan yang menerapkan secara salah sehingga mengakibatkan sanksi hukum yang terjadi. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami perlindungan hukum konsumen terhadap iklan perumahan dan pemukiman yang baik dan benar. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya perlindungan hukum konsumen terhadap iklan perumahan dan pemukiman yang berada dikelurahan martubung.
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Polrestabes Medan Hutagalung, Maltus; Micael Jerico Damanik; Zeno Eruno Zalukhu; Restika Ndruru
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pelanggaran pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Polrestabes Medan. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran kepolisian untuk memberikan hukuman pidana pelanggaran bagi korban yang mengalami kekerasan. Dalam hal pemberian perlindungan anak yang terkena kekerasan, alangkah lebih baiknya diperlukan perlindungan kepada anak-anak yang telah mengalami kekerasan tersebut. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pelanggaran kepada anak-anak secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran kepolisian dalam hal memberi perlindungan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan agar tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum diwilayah hukum Polrestabes Medan.
Penyuluhan Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Warga Jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan Hutagalung, Maltus; Dikki Saputra Saragih; Michael Nobel Vebrianus Laia; Olivia Grasiana
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana adalah bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, saksi dan korban diberikan hak perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara dan lembaga terkait. Bagi warga jemaat HKBP Pagaran Nauli Medan, penyuluhan hukum yang efektif tentang hak-hak mereka sebagai saksi atau korban tindak pidana sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan yang tersedia. Melalui pendekatan yang tepat dan kerja sama dengan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi saksi dan korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut atau terancam. Penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan memperkuat peran serta jemaat dalam mewujudkan keadilan di lingkungan mereka.
Sosialisasi Kesadaran Hukum Dalam Jual Beli Tanah Secara Legal Pada Masyarakat Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Hutagalung, Maltus; Elizabeth Haloho; Saut Purba; Robinson Sipahutar
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 1 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar. Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Kegiatan ini diikuti 128 peserta. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 96% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang jual beli tanah secara legal. Sedangkan 4% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang jual beli tanah secara legal. Sedangkan pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang jual beli tanah secara legal.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PT. JNE EXPRESS TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG YANG HILANG DAN RUSAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Hutagalung, Maltus; Parlindungan Purba; Bornok Simanjuntak; Elani Zega; Yanita Hulu
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 1 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Dilaksanakan Bertujuan Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Tanggungjawab PT. Jne Express Terhadap Konsumen Dalam Pengiriman Barang Yang Hilang Dan Rusak Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Permasalahan yang dihadapi adalah lebih mendalami peran tanggung jawab PT. JNE dalam mengirimkan barang yang hilang dan juga rusak Ketika diterima konsumen. Dalam pengiriman barang kepada konsumen sering terdapat barang-barang yang rusak dan hilang sehingga mengakibatkan ketidakpuasan yang diterima konsumen dalam barang yang telah dipesan. Pihak JNE harus diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran PT. JNE terhadap konsumen dalam pengiriman barang yang telah hilang dan rusak dalam prakteknya, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan tersebut secara benar.
PENERAPAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG BERDASARKAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 761/PID.B/2021/PN STB) Luahambowo, Elfrida Feronika; Purba, Parlindungan; Hutagalung, Maltus; Saragih, Dikki Saputra
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i2.5321

Abstract

Penipuan utang piutang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, merupakan tindak pidana yang berdampak ekonomi, mengganggu bisnis, dan merusak kepercayaan transaksi. Manfaat penelitian ini ialah menentukan implikasi hukum dari tindak pidana ini. Kasus nomor 761.Pid.B/2021/Pn. Dalam kasus serupa, stabilitas menjadi dasar analisis penegakan hukum. Untuk memahami konsistensi peradilan, penelitian ini melakukan analisis kasus, evaluasi keputusan, dan perbandingan dengan kasus serupa. Penerapan hukum, perlindungan korban, dan pertimbangan hakim dalam studi kasus tersebut yaitu masalah utama. Kontribusi teoritis, literatur referensi, peningkatan pemahaman hukum, dan keberhasilan penegakan hukum dalam mencegah penipuan utang piutang di masa depan adalah beberapa keuntungan dari upaya ini untuk mempelajari penerapan hukum, mengevaluasi perlindungan korban, dan memastikan keadilan dan hukum yang tepat.
TANGGUNG JAWAB PT. JNE EXPRESS TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG YANG HILANG DAN RUSAK (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) Laia, Netral; Hutagalung, Maltus; Simanjuntak, Bornok; Purba, Parlindungan
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v4i2.5440

Abstract

Tanggung jawab yang diberikan pihak PT. JNE Express terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang dialami konsumennya adalah dengan penggantian ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus dalam BAB VI, mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28, memperhatikan subtansi pasal 19 ayat (1) nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana Pertanggungjawaban Pihak PT. JNE Express Terhadap Konsumen Ketika Barang Mengalami Kehilangan dan Kerusakan dan bagaimana Penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jika barang mengalami kehilangan dan kerusakan. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif. Hasil penelitian adalah setelah melalui beberapa proses pemeriksaan barang akan segera dikirim ketempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut mengalami wanprestasi, pihak jasa pengiriman barang bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang dialami pihak konsumen. Kedua belah pihak dapat menyelsaiakan masalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Apabila barang yang dikirim hilang atau rusak pihak jasa pengiriman barang bertanggungjawab untuk mengganti barang yang hilang atau rusak tersebut dengan barang yang sama atau mengganti uang sebesar harga barang tersebut.
TINJAUAN YURIDIS PASAL 333 JUNCTO PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHPIDANA) TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR. 439/PIDANA.B/2021/PN.MEDAN) Ndruru, Putriani; Hutagalung, Maltus; Simanjuntak, Bornok; Purba, Parlindungan
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i1.5454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tiga hal: bagaimana penerapan pasal 333 juncto pasal 55 kuhpidana dalam putusan Nomor 439/pid.b/2021/pn.medan, pertanggungjawaban atas pelanggaran tindak pidana pasal 333 juncto pasal 55 kuhpidana, dan cara pembuktian bersama terhadap pelanggaran tindak pidana pasal 333 juncto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perampasan kemerdekaan orang lain. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Medan kelas A, menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian perpustakaan dan lapangan. Kejahatan sering dijelaskan sebagai tindakan melanggar aturan hukum yang dapat mengakibatkan hukuman bagi pelakunya. Kejahatan terjadi saat seseorang melanggar hukum secara langsung atau tidak langsung, atau karena kelalaian yang bisa mengakibatkan pelanggaran hukum. Bentuk penyertaan dalam pasal 55 KUHPidana meliputi: a). seseorang yang melakukan plagiator. Seseorang yang memerintahkan untuk melakukan penindasan. orang yang ikut melakukan (madeplager), d). seseorang yang sengaja membujuk (uitlokker), e). seseorang yang membantu dengan (madeplichting). Penulis menggunakan metode penelitian yang melibatkan teknik pengumpulan data dari penelitian di perpustakaan dan penelitian lapangan. Dalam kasus perampasan kemerdekaan orang lain, para pelaku memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.
Co-Authors Aulia Rahmayanti Bornok Simanjuntak Dikki Saputra Saragih Elani Zega Elizabeth Haloho Erpita Sinaga Laia, Netral Luahambowo, Elfrida Feronika Micael Jerico Damanik Micael Jeriko Damanik Michael Nobel Vebrianus Laia Mutia Nilam Absari Ndruru, Putriani Olivia Grasiana Owen De Pinto Simanjuntak Parlindungan Purba Parlindungan Purba, Parlindungan Restika Ndruru Saragih, Dikki Saputra Saut Purba Simanjuntak, Bornok Sipahutar, Robinson Yanita Hulu Zeno Eruno Zalukhu