<![CDATA[Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hak korban tindak pidana yang bertujuan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan restitusi, tantangan dalam implementasinya, dan solusi yang dapat diterapkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji kebijakan restitusi berdasarkan data primer dari wawancara dengan hakim, jaksa, dan panitera, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restitusi telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti PERMA No. 1 Tahun 2022, implementasinya menghadapi kendala, termasuk ketidaktahuan korban akan hak mereka, kompleksitas administrasi, dan keterbatasan finansial pelaku. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan akses terhadap LPSK di daerah menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar-lembaga, penyederhanaan prosedur administrasi, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pembentukan dana kompensasi korban sebagai alternatif jika pelaku tidak mampu membayar. Dengan langkah-langkah ini, restitusi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi hak korban dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.]]>
Copyrights © 2025
