<![CDATA[Penelitian ini menganalisa alasan di balik keputusan Indonesia untuk menerima persyaratan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Letter of Intent selama krisis keuangan 1997–1998. Dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri, khususnya konsep otonomi dan kesejahteraan, studi ini menganalisis pilihan sulit yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi krisis tersebut. Pendekatan kualitatif, yang terutama didasarkan pada tinjauan pustaka, digunakan untuk memahami proses pengambilan keputusan pemerintah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa krisis 1997–1998 menempatkan Indonesia dalam situasi keuangan yang mendesak, sehingga pemerintah terpaksa mencari bantuan dari IMF untuk menstabilkan perekonomian dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Namun, bantuan ini disertai dengan persyaratan ketat yang mengharuskan Indonesia menerapkan reformasi ekonomi sesuai arahan IMF. Konsekuensinya, Indonesia harus mengorbankan sebagian kedaulatannya dalam membuat kebijakan dan menerima pengaruh eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi yang strategis. Studi ini mengungkap dilema yang dihadapi Indonesia: menyeimbangkan kebutuhan mendesak akan pemulihan ekonomi dengan dampak jangka panjang berupa berkurangnya kedaulatan dalam perumusan kebijakan. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana krisis keuangan memaksa negara-negara ke dalam negosiasi yang sulit dengan institusi internasional. Dengan memahami pengalaman Indonesia, penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai hubungan kompleks antara stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara, terutama bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis.]]>
Copyrights © 2024
