Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

GERAKAN STOP ASIAN HATE: SEBUAH RESPONS RASISME TERHADAP KETURUNAN ASIA DI AMERIKA SERIKAT Khairur Rizki; Ayu Putri Khairunnisa; Mahmuluddin
Indonesian Journal of International Relations Vol 6 No 2 (2022): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32787/ijir.v6i2.404

Abstract

This paper analyzes the response to racism experienced by Asian descent in the United States through the Stop Asian Hate movement. By using qualitative research methods and the use of critical race theory, it can be seen the various impacts of racism. This paper also uses the theory of new social movements which is elaborated with the concept of Connective Action to dissect the collective movements of society such as forming non-profit organizations, demonstrations, advocacy, and campaigns through digital media as an effort to protect Asian descendants in America. Racism against Asian descent in the United States continues to escalate even to the point of murder. Racism against Asian descent also experienced an increase in the era of President Donald Trump's leadership along with the spread of the Covid-19 Virus Pandemic in the United States in early 2020. Trump's racist personality has increasingly made hate crimes against Asian descent flourish
Perlindungan Hukum Bagi Generasi Muda Dari Peredaran Dan Penggunaan Nakoba Di SMAN 4 Sumbawa Besar Sood, Muhammad; Zulkarnaen; Mahmuluddin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.160

Abstract

Pengabdian pada masyarakat di Sekolah Menengah Negeri 4 Sumbawa Besar dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada para siswa terutama berkaitan dengan dampak peredaran narkoba, penyebab peredaran narkoba, dan upaya pencegahan peredaran narkoba. Penyalah gunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan fenomena global yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat di semua lapisan, tidak hanya masyarakat umum, melainkan di dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkotika di masyarakat, seperti faktor pribadi dalam diri pengguna karena kurangnya pemahaman ajaran agama, faktor lingkungan keluarga seperti putusnya komunikasi antara orang tua dan anak; faktor sosial terutama pergaulan dengan teman-teman yang kecanduan narkoba; factor lemahnyaperan kelembagaan, seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat tentang dengan bahaya narkoba, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi,pembinaan dan pengawasan, maupun penjatuhan tindakan represif, seperti penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.
INDONESIA'S MARITIME DIPLOMACY (CASE STUDY: MARITIME TERRORISM IN THE SULU-SULAWESI SEAS) Haikal, Muhammad; Wahyudin, Y. A.; Mahmuluddin
Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 7 No 2 (2024): Mandala: Jurnal Hubungan Internasional
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/mjihi.v7i2.8872

Abstract

Maritime terrorism is an activity that involves illegal actions that directly or indirectly impact a country's interests at sea. These actions include piracy, robbery, assault, and illegal trafficking in weapons, people and drugs. Maritime terrorism does not always have political aims, but has other aims, namely economic. The Sulu-Sulawesi Sea is a region in southeast asia that frequently affected by maritime terrorism. As maritime country, Indonesia has responsibility to protect the security of its maritime territory and must collaborate with neighboring countries to do so. This paper employs the concept of maritime diplomacy to examine the measures Indonesia has implemented in the region. The results of various forms of maritime diplomacy efforts made by Indonesia have succeeded in reducing maritime terrorism activities in the Sulu-Sulawesi sea area from time to time.
Exploring the Compatibility of Islamic Foundations with International Humanitarian Law Mahmuluddin; Asyidiqi, Hasbi
Al-fiqh Vol. 2 No. 3 (2024): Al-fiqh : Journal of Islamic Studies
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/al-fiqh.v2i3.624

Abstract

This research explores the historical evolution and contemporary significance of Islamic principles in international humanitarian law. Through a comparative literature analysis, the study uncovers the contributions of early Islamic practices and scholars to the development of modern humanitarian norms. The findings demonstrate the compatibility of Islamic values with contemporary legal frameworks, while also addressing challenges posed by diverse cultural interpretations. Additionally, the study emphasizes the active role of Islamic organizations in promoting humanitarian ethics in the present era. These insights provide a foundation for fostering inclusive approaches and integrating Islamic principles into global humanitarian discussions.
Analysis of Potential Human Rights Violations in the Process of Arresting Terrorism Suspects: A Case Study on Lombok Island Mahmuluddin; Zulkarnain; Wahyudin, Y.A.; Maryanti, Sri
Jurnal Pelita Nusantara Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pelita Nusantara : Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i3.625

Abstract

In its efforts to address the threat of terrorism, Indonesia faces a significant challenge in balancing national security with the protection of human rights. This study examines the potential for human rights violations during the arrest of suspected terrorists on Lombok Island, a strategic region and international tourism destination in West Nusa Tenggara. The primary focus of this research is on non-compliance with international and domestic legal standards, including arrests without clear legal grounds, the use of torture, and detention without due judicial process. Changes in anti-terrorism regulations, as outlined in Law No. 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes, raise concerns that arrest procedures may erode public trust in law enforcement agencies and affect social and economic impacts. This study finds that the lack of proper legal procedures and safeguards during the arrest of suspected terrorists often results in violations of both international human rights norms and domestic legal frameworks. The findings highlight the need to uphold human rights within law enforcement practices, alongside an urgent review of anti-terrorism regulations to prevent abuses. Strengthening accountability mechanisms is critical for restoring public trust and ensuring that counter-terrorism efforts do not compromise fundamental freedoms.
Penerimaan Indonesia Terhadap Letter of Intent dari Intenational Monetary Fund (IMF) Tahun 1997-1998 Asyidiqi, Hasbi; Estriani, Heavy Nala; Mahmuluddin
Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 6 No. 1 (2024): January - June 2024
Publisher : The Department of International Relations Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ijgd.v6i2.159

Abstract

Penelitian ini menganalisa alasan di balik keputusan Indonesia untuk menerima persyaratan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Letter of Intent selama krisis keuangan 1997–1998. Dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri, khususnya konsep otonomi dan kesejahteraan, studi ini menganalisis pilihan sulit yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi krisis tersebut. Pendekatan kualitatif, yang terutama didasarkan pada tinjauan pustaka, digunakan untuk memahami proses pengambilan keputusan pemerintah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa krisis 1997–1998 menempatkan Indonesia dalam situasi keuangan yang mendesak, sehingga pemerintah terpaksa mencari bantuan dari IMF untuk menstabilkan perekonomian dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Namun, bantuan ini disertai dengan persyaratan ketat yang mengharuskan Indonesia menerapkan reformasi ekonomi sesuai arahan IMF. Konsekuensinya, Indonesia harus mengorbankan sebagian kedaulatannya dalam membuat kebijakan dan menerima pengaruh eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi yang strategis. Studi ini mengungkap dilema yang dihadapi Indonesia: menyeimbangkan kebutuhan mendesak akan pemulihan ekonomi dengan dampak jangka panjang berupa berkurangnya kedaulatan dalam perumusan kebijakan. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana krisis keuangan memaksa negara-negara ke dalam negosiasi yang sulit dengan institusi internasional. Dengan memahami pengalaman Indonesia, penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai hubungan kompleks antara stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara, terutama bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis.
Governance Structures: Comparing Presidential and Parliamentary Systems on Accountability, Efficiency, and Economic Outcomes Mahmuluddin
AL-SULTHANIYAH Vol. 13 No. 2 (2024): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v13i2.3378

Abstract

This study provides a comparative evaluation of two dominant governance structures—presidential and parliamentary systems—focusing on their institutional efficiency, accountability, and economic outcomes. Through a review of existing literature and case studies, the research identifies key distinctions between these systems. Presidential systems, characterized by strong centralized executive authority, often struggle with transparency and accountability, leading to bureaucratic inefficiencies. In contrast, parliamentary systems typically foster greater decentralization and consultation, promoting higher levels of accountability and transparency. Economically, countries under presidential governance tend to experience slower GDP growth, higher inflation, and increased income inequality, with growth rates averaging 0.6 to 1.2 percentage points lower than those under parliamentary governance. This is partly attributed to policies that often favor elite interests. Using a qualitative comparative approach, the study analyzes a range of case studies and policy outcomes, concluding that parliamentary systems, despite some challenges, offer superior institutional efficiency, greater accountability, and better economic performance. As a result, parliamentary systems are suggested to be a more favorable governance model in terms of transparency, decentralized governance, and economic outcomes.
Dinamika Penyebaran Radikalisme di Pulau Lombok: Faktor Penyebab, Dampak Sosial, dan Upaya Penanggulangannya Mahmuluddin; Husni, Valencia; Wahyudin, Y.A.
Sosiosaintika Vol. 3 No. 2 (2025): SOSIOSAINTIKA : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/sosiosaintika.v3i2.876

Abstract

The phenomenon of radicalism has become a tangible reality in Lombok Island, marked by the growing exposure of extremist ideologies within its culturally and religiously diverse society. This condition poses a serious threat to social stability and national security, as it disrupts communal harmony and risks triggering horizontal conflicts. This study aims to examine the dynamics of radicalism dissemination in Lombok, identify the key contributing factors that drive extremism and terrorism, analyze the resulting social impacts, and formulate effective and sustainable counter-strategies. Employing a qualitative approach with a case study design, the research utilizes document analysis and relevant secondary data. Findings reveal that the spread of radicalism in Lombok is influenced by community interactions, peer environments, religious figures, and social media platforms, particularly video-based applications such as YouTube. The social impacts include stigmatization of regions and communities, disruption of educational and religious institutions, social and ideological fragmentation, and a decline in tourism and local economic sectors. Countermeasures are carried out through a multi-sectoral approach involving government, civil society, educational institutions, and religious leaders. The main strategies consist of cultural and community-based initiatives, inter-institutional synergy and regulation, deradicalization and counter-radicalism programs, enhancement of digital literacy, and empowerment of deradicalization partners.
Ratified but Resisted: Refugees, the Right to Asylum in International Law, and Western State Practice Mahmuluddin; Zulkarnain
Jurnal Global Futuristik Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Global Futuristik : Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/globalistik.v3i2.933

Abstract

The refugee problem has become one of the most pressing global challenges in contemporary international relations. Armed conflict, persecution, insecurity, and humanitarian crises have compelled millions to flee their countries of origin in search of safety and survival. In response, the international community, under the auspices of the United Nations, has established a legal framework for refugee protection, most notably through the 1951 Refugee Convention, its 1967 Protocol, and the institutional role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Despite widespread ratification of international refugee law, implementation varies significantly among states. Many Western countries, while formally committed to international instruments, increasingly adopt restrictive asylum policies and practices such as narrow interpretations of refugee status, procedural barriers, externalization of responsibilities, and securitized approaches to protection. This study uses a qualitative doctrinal and analytical legal approach. It relies on secondary sources including international legal instruments, UNHCR documents, and peer-reviewed literature. The analysis reveals a growing gap between legal commitments and state behavior. Western asylum governance demonstrates selective and minimalist compliance with international refugee law, reflecting restrictive interpretations and practices that undermine the spirit of asylum protection. Contemporary refugee governance in the West does not represent a wholesale rejection of international law but rather a pattern of limited compliance that weakens the normative foundations of asylum rights.