<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemerintahan desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang difokuskan pada konteks Desa Administrasi dan Desa Adat (Negeri) pasca berlakunya Peraturan Daerah tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (sosiolegal research), dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasca terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak melibatkan beberapa Desa Adat dan telah memiliki kepala desa defenitif, hal tersebut cukup mempengaruhi tatanan pemerintahan adat serta kultur masyarakat setempat yang eksistensinya telah ada dan pedomani secara turun temurun serta diakui secara konstitusional. Di sisi lain terdapat beberapa desa adat yang tidak mengikuti pemerilihan kepala desa serentak sehingga sementara waktu dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa dan tetap mengharapkan terselenggaranya pemilihan kepala pemerintah negeri berdasarkan garis keturunan raja (mata rumah parentah), sehingga efektivitas Pemerintahan Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat masih memerlukan singkronisasi serta sinergisitas yang antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat adat yang masih mempertahankan eksistensi pemerintahan desa adat (Negeri) dan menolak tatanan Pemerintahan Desa (Administrasi).]]>
Copyrights © 2023
