Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Abdi Insani Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Prosiding Seminar Nasional Unimus Realism: Law Review Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab KAMBOTI : Jurnal Sosial dan Humaniora JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
Alfian Reymon Makaruku
Universitas Kristen Indonesia Maluku
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT PADA WILAYAH PESISIR DI NEGERI LILIBOI, KECAMATAN LEIHITU BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGAH Alfian Reymon Makaruku
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.6477

Abstract

Pengabdian ini sebagai bentuk pendidikan di bidang hukum yaitu melakukan Sosialisasi Perlindungan Hak Ulayat Pada Wilayah Pesisir Di Negeri Liliboi dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi pemerintah Negeri Liliboi dan jajarannya serta masyarakat. Adanya kegiatan sosialisasi ini, pemerintah dan masyarakat Negeri Liliboi memperoleh tambahan pengetahuan terkait dengan perlindungan dan pembentukan peraturan negeri terhadap ulayat diwilayah pesisir dalam lingkup pemerintahan Negeri. Keikutsertaan pemerintah Negeri dan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi langsung dalam meningkatkan pemahaman terkait perlindungan dan pengaturan kedalam peraturan Negeri yang berdampak pada pembangunan Negeri Liliboi itu sendiri. Pentingnya asas penyelenggaraan pemerintahan Negeri yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas Partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam menjaga hak ulayat diwilayah pesisir dalam pembentukan Peraturan Negeri. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka sinergisitas bersama pemerintah Negeri Liliboi untuk mendorong terbentukanya produk hukum di tingkat Negeri yang baik dan partisipatif demi mewujudkan pembangunan desa yang baik dan bermartabat dalam lingkup pemerintahan negeri adat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Negeri Liliboi.
PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DI NEGERI MOREKAU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Alfian R. Makaruku; Firel E. Sahetapy
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.19406

Abstract

Keberadaan masyarakat adat ada bersamaan dengan tatanan pemerintahan adatnya secara bergenerasi. Di Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya di Negeri Morekau, tatanan pemerintahan adat sejak awal telah menjadi ciri khas, yang mana pemerintahan dijalankan oleh seorang raja yang diwariskan secara turun temurun, beserta struktur pemerintahan adat di dalam negeri dimaksud. Dalam kurun waktu berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang “Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku”, ini merupakan payung hukum Provinsi Maluku yang memberi ruang terhadap upaya pengembalian status masyarakat adat beserta pemerintahan adatnya. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memberikan penguatan berupa penyuluhan hukum,guna menjaga dan melestraikan sistem pemerintahan adat setempat. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum. Hasil pengabdian di Negeri Morekau Kabupaten Seram Bagian Barat, menunjukkan bahwa sejak awal eksistensi pemerintahan adat di Negeri Morekau memang telah menjadi ciri khasnya namun memang masih memerlukan penguatan kembali terhadap struktur pemerintahan adat dimaksud. Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) telah memberikan pemahaman terhadap pentingnya pengutan tatanan otonomi asli masyarakat setempat mengingat telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri,
PKM Persekutuan Pemuda Pelajar Neniari (P3N) dalam Penggunaan Aplikasi Perkantoran dan Media Sosial di Kota Ambon Hennie Tuhuteru; Alfian Reymon Makaruku; Richard Frely Siahaya; Yulis Garlora
Prosiding Seminar Nasional Unimus Vol 5 (2022): Inovasi Riset dan Pengabdian Masyarakat Guna Menunjang Pencapaian Sustainable Developm
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persekutuan Pemuda Pelajar Neniari (P3N) merupakan organisasi yang beranggotakan pemuda dan pelajar dari Desa Neniari, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Desa Neniari saat ini berada pada kluster Desa Tertinggal serta lokasi Desa yang masih terisolasi, baik ituakses jalan, listrik hingga jangkauan sinyal telekomunikasi yang belum tersedia. Kondisi ini menjadi salah satu penghambat kemajuan Desa Neniari. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awaldengan Mitra, ditemukan 2 masalah utama yang dihadapi oleh P3N selaku Mitra, yaitu kurangnya keterampilan anggota P3N dalam menggunakan aplikasi perkantoran, serta kurangnya pemahaman Mitra dalam menggunakan media sosial dalam kaitannya dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Solusi yang ditawarkan oleh Tim dan telah disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu melakukan pelatihan penggunaan aplikasiperkantoran secara intensif, serta melakukan sosialisasi penggunaan media sosial dalam kaitannya dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Metode pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan program. Kegiatan pelatihan aplikasi perkantoran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pelatihan Word selama 5 hari, pelatihan Excel selama 4 hari, serta PowerPoint selama 3 hari. Berdasarkan hasil evaluasi melaluipost-test dan pre-test, terjadi peningkatan keterampilan Mitra dalam penggunaan Aplikasi Perkantoran sebesar 84,3%, serta peningkatan pengetahuan Mitra dalam menggunakan media sosial dalam kaitannya dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE sebesar 90%. Kata Kunci : Aplikasi Perkantoran, Media Sosial, UU ITE, Neniari.
Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 Makaruku, Alfian Reymon
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.22 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i3p729-737

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Tipe penelitian yaitu yuridis normative dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi kekuatan mengikat Putusan Mahakamah Konstitusi haruslah dipandang secara utuh meliputi amar putusan maupun pertimbangan hukunya. Keutuhan bacaan dan pemaknaan pertimbangan putusan Mahakamah Konstitusi adalah konsekwensi logis yang patut dipahami sehingga tidak menimbulkan kontra presepsi dalam proses pembuatan ataupun merevisi Undang-Undan. Pertimbangan hukum Pasal 29, oleh karena tidak mencantumkan batas waktu berlakunya Undang-Undang, Pasal 27 Ayat (1) frasa  “bukan merupakan kerugian negara” bertentangan dengan prinsip due process of law untuk mendapatkan perlindungan yang sama (equal protection), Pasal 27 Ayat (3) frasa “bukan objek TUN” dalam UU No. 2 Tahun 2020 dan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan mahkamah konstitusi sebab  demikian adalah alasan dari pernyataan Mahkamah Konstitusi menyatakan konstitusional atau inkonstitusional atas satu norma UU yang di uji, dengan demikian  perimbangan hukum dalam putusan Mahkamah konstitusi memiliki kekuatan mengikat serta menjadi mandat konstitusioanal yang mesti dilaksanakan secara utuh oleh pementuk Undang-Undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tesebut.
Executive Preview Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Alfian Reymon Makaruku; Retsky Timisela; Firel E. Sahetapy
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4183

Abstract

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/ PUU-XIII/2015, telah membatalkan Pasal 251 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembatalan tersebut semestinya tidak mereduksi mekanisme Executive Preview yang dimaknai sebagai upaya untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah supaya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, meskti terdapat dualisme pengaturan terkait evaluasi antara Kemenkumham dan Kemendagri. Executive Peview merupakan intrumen penting dalam sistem ketatanegaraan untuk mengoptimalkan jalannya sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menghindari regulasi daerah bermasalah. Executive Preview diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan MA dalam melakukan Pengujian Perda Kabupaten/Kota sebagai potret Check And Balances dan pengamalan lembaga Negara terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, Khususnya Sila Ke-4. Domain Executive Review merupakan konsekwensi logis dari wewenang dan fungsi pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Oleh Investor Dalam Kegiatan Investasi Firel Estefanus Sahetapy; Alfian Reymon Makaruku; Arie Satrio Sahetapy
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 6: Oktober 2023
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v2i6.5192

Abstract

This research aims to analyze the utilization of Customary Land by Investors in Investment activities. The research method used is Normative Juridical research, using the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach. The results show that the utilization of customary land in investment activities is closely related to control by the State either directly or indirectly over various natural resources that can reduce the rights of Indigenous Peoples to benefit from available resources. This indirectly illustrates that existing policies and regulations have not placed the dimensions of humanity, justice, and welfare for indigenous peoples as a whole, thus for the smooth implementation of investment activities, permits to investors to operate in the investment object area are important to involve Indigenous Peoples so that contracts can be established between Investors and Indigenous Peoples so that mutual benefits can be realized properly.
Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat Eivandro Wattimury; Alfian Reymon Makaruku
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6518

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keterlibatan masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat perspektif “Patisipasi Bermakna” yang mengarah pada lahirnya produk hukum yang partisipatif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yakni menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainya, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach). Pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, masukan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokarya, dan/atau diskusi. Implementasi terhadap prinsip patrisipasi bermakna menitikberatkan pada hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan serta mendapat jawaban atas aspirasi yang disampaikan dalam setiap tahapan pembentukan Perda. Hal ini menjadi sangat penting dan benar-benar harus dapat di laksanakan oleh Pembentuk Perda dalam rangka mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif bermakna, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta menjawab kebutuhan hukum yang semakin kompleks dalam masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Penyuluhan Hukum Partisipatif dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Allang Asaude Wattimury, Eivandro; Makaruku, Alfian Reymon
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 4, No 6 (2024): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v4i6.1491

Abstract

The formulation of village regulations is crucial in promoting rural development and empowering village communities. Therefore, the available resources in the village must be managed effectively. In the effort to establish a competitive village, a comprehensive understanding of the process of drafting village regulations—both in their preliminary drafts and as finalized legal instruments—is essential for all village stakeholders. This community service initiative aimed to enhance understanding of the procedures for drafting legal products at the village level in accordance with the applicable laws and regulations. The implementation method consisted of three phases: preparation, execution, and evaluation. The outcomes of the program conducted in Allang Asaude Village, West Seram Regency, demonstrated a significant improvement in participants’ comprehension of the importance of village regulation drafting. Concretely, the activity succeeded in enhancing legal awareness among village officials and community members, and resulted in the development of a simplified draft village regulation as an initial output that may serve as a practical reference for future regulation-making processes.ABSTRAKPenyusunan peraturan desa sangat penting untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, sumber daya yang ada di desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya mewujudkan desa yang berdaya saing, dibutuhkan pemahaman yang memadai mengenai proses penyusunan peraturan desa, baik dalam bentuk rancangan maupun peraturan desa yang telah ditetapkan sebagai payung hukum bagi seluruh unsur di desa. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan produk hukum di tingkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan meliputi tiga tahap, yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Allang Asaude, Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para peserta terhadap pentingnya penyusunan peraturan desa. Secara konkret, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa serta menghasilkan rancangan peraturan desa sederhana sebagai luaran awal yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan desa di masa mendatang.
Penyuluhan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Makaruku, Alfian Reymon; Wattimury, Eivandro
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 3, No 6 (2023): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v3i6.1755

Abstract

The formation of village regulations is inseparable from the role of the village government and community participation in providing input (aspirations) and participating in village development efforts as well as in the formulation of a village regulation. With this counseling activity, the Labuan Village government and community gained additional knowledge related to the formation of Village Regulations within the scope of Village government. Community participation as a form of participation in improving understanding related to the formation of Village Regulations that have an impact on development. The aim is to increase understanding and legal awareness for the Labuan Village government and its staff and the community. This activity succeeded in increasing legal understanding related to the preparation of village regulations for the village government, BPD, and the community through interactive lecture methods and participatory discussions.ABSTRAKPembentukan peraturan desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan (aspirasi) serta turut serta dalam upaya pembangunan desa maupun dalam perumusan suatu peraturan desa. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, pemerintah dan masyarakat Desa Labuan memperoleh tambahan pengetahuan terkait dengan pembentukan Peraturan Desa dalam lingkup pemerintahan Desa. Keikutsertaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan pemahaman terkait pembentukan Peraturan Desa yang berdampak pada pembangunan. Tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi pemerintah Desa Labuan dan jajarannya serta masyarakat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum terkait penyusunan peraturan desa bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat melalui metode ceramah interaktif dan diskusi partisipatif.
Penyuluhan Eksistensi Pemerintahan Desa Adat Dan Desa Administrasi Pada Persekutuan Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) Makaruku, Alfian Reymon; Ajawaila, Della P.; Sahetapy, Firel E.; Wattimury, Eivandro
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 4 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i4.1978

Abstract

This community service activity was carried out with the aim of enhancing the understanding of the younger generation of the Riring, Rumahsoal, Ambon Fellowship (PRRA) regarding the existence of traditional village governments and administrative villages. Traditional villages represent the original form of local governance based on ancestral rights and customs, while administrative villages are developed from communities with limited potential and capacity, thus integrated into supra-village governmental structures. The method employed was Participatory Action Research (PAR) combined with the principles of Community-Based Research (CBR), which included stages of coordination with partners, participatory counseling, interactive discussions, and joint reflection. The results showed an increased knowledge among participants concerning the distinctions between traditional and administrative villages, along with a growing critical awareness of the importance of preserving traditional village rights. This program demonstrates that participatory approaches can serve as an effective means of community empowerment, as they not only deliver information but also foster collaboration and collective awareness in strengthening local identity.ABSTRAKKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman generasi muda Persekutuan Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) mengenai eksistensi pemerintahan desa adat dan desa administrasi. Desa adat merupakan bentuk asli pemerintahan lokal yang mengedepankan hak asal-usul dan tradisi, sedangkan desa administrasi berkembang dari desa yang memiliki keterbatasan potensi dan kapasitas sehingga berada dalam struktur pemerintahan supra desa. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan prinsip Community-Based Research (CBR), melalui tahapan koordinasi dengan mitra, penyuluhan partisipatif, diskusi interaktif, serta refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait perbedaan karakteristik desa adat dan desa administrasi, sekaligus tumbuhnya kesadaran kritis untuk menjaga dan melestarikan hak-hak tradisional desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kolaborasi dan kesadaran bersama dalam penguatan identitas lokal.
Co-Authors Ajawaila, Della P. Arie Satrio Sahetapy Devi P. Wattimena Devita Madiuw Eivandro Wattimury Firel E. Sahetapy Firel Estefanus Sahetapy Hennie Tuhuteru Hentihu, Emma Khumairah Herwawan, Joan Herly Imanuel Jerry Arthur Lawalata Likumahwa, Willem Jacobus Linansera, Rivaldo Madaskolay Viktoris Dahoklory Mawene, Yesaya Nivaan, Goldy Valendria P. Wattimena, Devi Pelatu, Aprilia S. Polibu, Mardanus Ratumanan, Tanwey Gerson Retsky Timisela Ricardo Freedom Nanuru Richard Frely Siahaya Sahetapy, Firel E. SURYANI Tasijawa, Fandro Armando Valensya Yeslin Tomasoa Vanny Leutualy Yesaya Mawene Yulis Garlora