Articles
<![CDATA[Pertangungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Illegal Logging Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth ]]>
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>;
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (542.389 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4674
<![CDATA[tujuan penelitian ini menemukan bentuk dari pertangungjawab Vicarious Liability atau Strict Liability dalam bagaimana pertangungjawaban korporasi dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth, metode /penelitian adalah yuridis normatif, dan hasil penelitian ini CV. Sumber Berkat Makmur kemudian diperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Bukan pribadi, jadi seharusnya Jaksa tidak tepat menerapkan Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Pasal 12 huruf k; dan/atau Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur Orang perseorangan yang dengan sengaja: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; tidaklah tepat karena tidak menerapkan pertangungjawaban penganti, terdakwa IQ alias Yongki harusnya didakwakan dengan Pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan illegal logging pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.]]>
<![CDATA[PERAN MASYARAKAT NEGERI HATALAI DALAM MENCEGAH TERJADI KORUPSI ALOKASI DANA DESA (ADD) ]]>
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v3i2.6082
<![CDATA[Adanya korupsi dana desa sangat berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa di negeri hatalai. Metode penelitian bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menyimbulkan bahwa Peran serta masyarakat negeri hatalai telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola anggaran desa yang transparan dan akuntabel. Pada gilirannya peran serta masyarakat diapresiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya produk hukum berupa Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 telah mengatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak hanya sebatas cara masyarakat berperan mencegah korupsi bahkan pemberian reward atau penghargaan kepada mereka yang membantu dalam pencegahan korupsi.]]>
<![CDATA[Hakikat Kedudukan Lembaga Ombudsman Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>;
<![CDATA[Madaskolay Viktoris Dahoklory]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 3 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.031 KB)
<![CDATA[Pasca reformasi tahun 1999 bermunculan lembaga-lemabaga negara baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, termasuk lembaga Ombudsman. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai lembaga atau organ penunjang, lembaga independent ataupula semi independen. Tujuan Penelitian ini untuk mencari dan mengetahui hakikat kedudukan lembaga Ombudsman serta maskdu pembentukannya dalam Struktur Ketatanegaraan. Metode Penelian bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan secara kualitatif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa kedudukan ombudsman dalam ketatanegaraan Indonesia sejatinya adalah lembaga Independen yang menjalankan fungsi campuran, yaitu dapat fungsi regulasi, fungsi administratif, dan fungsi penghukuman atau quasi. Maksud pembentukannya dilatarbelakangi ketidakmampuan lembaga negara yang telah ada menangani persoalan mal-administrasi, Korupsi Kolusi Nepotisme, Pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya, sehingga telah menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan bersih. Untuk itulah, Ombudsman hadir untuk mengawasi sektor pelayanan publik (public service) yang diselenggarakan oleh lembaga negara/daerah termasuk BUMN, BUMD, BHMN, Badan Swasta, dan badan lain yang bergerak di sektor pelayanan publik. Dengan maksud semata-mata untuk mewujudkan tujuan bernegara (welfare state).]]>
<![CDATA[Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon ]]>
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>;
<![CDATA[Hadibah Zachra Wadjo]]>;
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>
<![CDATA[ LUTUR Law Journal Vol 1 No 1 (2020): November 2020 LUTUR Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/lutur.v1i1.2838
<![CDATA[Pengunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di Kota Ambon sangat marak digunakan, baik untuk kendaraan baru dengan plat nomor putih, penggunaan pada saat orang kawin, sampai dengan merubah ukuran dan bentuk untuk gaya, selain itu karena dianggap lebih murah dan lebih cepat pengurusannya dari pada harus dibuat di Kepolisian. Metode penulisan yang dipakai dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, di dukung dengan data wawancara. Hasil ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu, untuk itu dilakukan penegakan hukum melalui cara Preemtif, Preventif dan Represif.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENGANGKATAN PRAJURIT TNI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Dahoklory, Madaskolay Viktoris]]>;
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>
<![CDATA[ PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v29i1.904
<![CDATA[Untuk mencegah jangan sampai terjadi kekosongan jabatan kepala daerah akibat berakhir masa jabatan tahun 2022 dan tahun 2023. Maka diangkat seorang Penjabat guna mengisi kekosongan jabatan dimaksud. Namun persoalannya penjabat yang diangkat bukan berasal dari kalangan sipil melainkan dari kalangan militer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengangkatan prajurit TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil semestinya tidak boleh terjadi. Sebab sangat mungkin menyebabkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan mencampuradukkan kepentingan militer dan kepentingan sipil dalam birokrasi pemerintahan sehingga berpontensi menciptakan konflik kepentingan. Selain itu, bagi prajurit TNI yang telah mengundurkan diri atau pensiun, tidak serta-merta boleh diangkat sebagai penjabat kepala daerah. Melainkan yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengikuti seleksi atau diangkat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, kategori Madya atau Pratama. Setelah itu, barulah yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Daerah. To prevent a vacancy in the position of regional head due to the end of the term of office in 2022 and 2023, an Acting Officer will be appointed to fill the vacancy in the position in question. However, the problem is that the officials appointed do not come from civilian circles but from military circles. The research method used is juridical-normative using a statutory approach and a conceptual approach to analyze the problems that are the focus of the research. The results of the research concluded that the appointment of active TNI soldiers to civilian positions should not have occurred. Because it is very likely to cause abuse of power by mixing military interests and civilian interests in the government bureaucracy, thereby potentially creating a conflict of interest. Apart from that, TNI soldiers who have resigned or retired cannot immediately be appointed as acting regional heads. However, the person concerned must first take part in a selection or be appointed to a High Leadership Position, Middle or Primary category. After that, the person concerned can be appointed as Acting Regional Head.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>;
<![CDATA[Donatus Yamlean]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4182
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas keterlibatan masyarakat dalam revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Mahakamah Konstitusi. Menggunakan metode penelitiaan Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Prosedur pembentukan Undang-Undang berlaku pula untuk revisi suatu Undang-Undang tak terkecuali Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dengan demikian revisi Undang-Undang juga melalui proses tahapan pembentukan Undang-Undang yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, yang didalamnya melibatkan partisipasi Masyarakat.]]>
<![CDATA[Pergeseran Orientasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Praktik Penyelenggaraan Pemilu Legislatif ]]>
<![CDATA[Adolof Seleky]]>;
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5296
<![CDATA[Elections are a means of exercising popular sovereignty guaranteed in the constitution. Constitutionally, the legislative election system adopted by Indonesia is a proportional representation system variant of the "list proportional reprecentation" (LPR) with an open list model. However, the Supreme Court Decision Number 57/P/HUM/2019 has changed the paradigm of election. The purpose of this study was to determine the implications of the Supreme Court's Decision Number 57/P/HUM/2019 on the electoral system in Indonesia. The research method is normative by using the statutory approach and conceptual approach to analyze qualitatively. The results showed that, a constitutional election system based on the mandate of the Constitutional Court Decree Number 22-24/PUU-VI/2008 is a proportional election system with an open list model, where the vote acquisition is based on the principle of "most votes" meaning that if the candidate wins the most votes the first cannot be inaugurated for some reason, it is automatically replaced by the second most votes winner, and so on. However the Supreme Court Decree Number 57/P/HUM/2019 states that the replacement of legislative candidates who are unable to remain remains the discretionary authority of the leadership of political parties. To avoid confusion in understanding the electoral system paradigm, in the future the Indonesian state must have the courage to apply the latest variant, "mixed member proportional" (MMP).]]>
<![CDATA[Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat ]]>
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>; Alfian Reymon Makaruku
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6518
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keterlibatan masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat perspektif “Patisipasi Bermakna” yang mengarah pada lahirnya produk hukum yang partisipatif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yakni menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainya, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach). Pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, masukan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokarya, dan/atau diskusi. Implementasi terhadap prinsip patrisipasi bermakna menitikberatkan pada hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan serta mendapat jawaban atas aspirasi yang disampaikan dalam setiap tahapan pembentukan Perda. Hal ini menjadi sangat penting dan benar-benar harus dapat di laksanakan oleh Pembentuk Perda dalam rangka mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif bermakna, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta menjawab kebutuhan hukum yang semakin kompleks dalam masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Partisipatif dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Allang Asaude ]]>
<![CDATA[Wattimury, Eivandro]]>; Makaruku, Alfian Reymon
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 4, No 6 (2024): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Widina, Widina Media Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59818/jpm.v4i6.1491
<![CDATA[The formulation of village regulations is crucial in promoting rural development and empowering village communities. Therefore, the available resources in the village must be managed effectively. In the effort to establish a competitive village, a comprehensive understanding of the process of drafting village regulations—both in their preliminary drafts and as finalized legal instruments—is essential for all village stakeholders. This community service initiative aimed to enhance understanding of the procedures for drafting legal products at the village level in accordance with the applicable laws and regulations. The implementation method consisted of three phases: preparation, execution, and evaluation. The outcomes of the program conducted in Allang Asaude Village, West Seram Regency, demonstrated a significant improvement in participants’ comprehension of the importance of village regulation drafting. Concretely, the activity succeeded in enhancing legal awareness among village officials and community members, and resulted in the development of a simplified draft village regulation as an initial output that may serve as a practical reference for future regulation-making processes.ABSTRAKPenyusunan peraturan desa sangat penting untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, sumber daya yang ada di desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya mewujudkan desa yang berdaya saing, dibutuhkan pemahaman yang memadai mengenai proses penyusunan peraturan desa, baik dalam bentuk rancangan maupun peraturan desa yang telah ditetapkan sebagai payung hukum bagi seluruh unsur di desa. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan produk hukum di tingkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan meliputi tiga tahap, yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Allang Asaude, Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para peserta terhadap pentingnya penyusunan peraturan desa. Secara konkret, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa serta menghasilkan rancangan peraturan desa sederhana sebagai luaran awal yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan desa di masa mendatang.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah ]]>
Makaruku, Alfian Reymon;
<![CDATA[Wattimury, Eivandro]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 3, No 6 (2023): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Widina, Widina Media Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59818/jpm.v3i6.1755
<![CDATA[The formation of village regulations is inseparable from the role of the village government and community participation in providing input (aspirations) and participating in village development efforts as well as in the formulation of a village regulation. With this counseling activity, the Labuan Village government and community gained additional knowledge related to the formation of Village Regulations within the scope of Village government. Community participation as a form of participation in improving understanding related to the formation of Village Regulations that have an impact on development. The aim is to increase understanding and legal awareness for the Labuan Village government and its staff and the community. This activity succeeded in increasing legal understanding related to the preparation of village regulations for the village government, BPD, and the community through interactive lecture methods and participatory discussions.ABSTRAKPembentukan peraturan desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan (aspirasi) serta turut serta dalam upaya pembangunan desa maupun dalam perumusan suatu peraturan desa. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, pemerintah dan masyarakat Desa Labuan memperoleh tambahan pengetahuan terkait dengan pembentukan Peraturan Desa dalam lingkup pemerintahan Desa. Keikutsertaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan pemahaman terkait pembentukan Peraturan Desa yang berdampak pada pembangunan. Tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi pemerintah Desa Labuan dan jajarannya serta masyarakat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum terkait penyusunan peraturan desa bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat melalui metode ceramah interaktif dan diskusi partisipatif.]]>
