Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam administrasi pemerintahan, termasuk di lingkungan kepolisian. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan digital signature (tanda tangan digital) dalam naskah dinas untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan digital signature pada naskah dinas dalam kegiatan operasional Polres Bogor. Kajian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional, asalkan memenuhi syarat keabsahan, yaitu menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui oleh pemerintah. Dalam konteks operasional Polres Bogor, implementasi digital signature telah membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi risiko pemalsuan dokumen, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepolisian. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman personel mengenai prosedur penggunaan digital signature, keterbatasan infrastruktur digital, serta aspek keamanan siber yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem keamanan elektronik untuk memastikan penerapan digital signature yang lebih efektif dan terpercaya dalam administrasi kepolisian.
Copyrights © 2025