Penelitian ini mengkaji peran komunikasi publik pemerintah dalam menangani isu prostitusi online yang berkembang, dengan fokus pada strategi sosial dan kemasyarakatan untuk regulasi digital dan kesadaran publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana berbagai lembaga pemerintah mengomunikasikan kebijakan, peraturan, dan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengekang prostitusi online. Perangkat lunak NVivo digunakan untuk menganalisis transkrip wawancara. Penelitian ini mempelajari implikasi sosial dari prostitusi online, termasuk dampaknya terhadap keamanan masyarakat, persepsi publik, dan norma-norma masyarakat. Melalui analisis tematik, penelitian ini mengidentifikasi strategi komunikasi utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur platform online, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan berkolaborasi dengan penegak hukum dan tokoh masyarakat. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kampanye komunikasi publik yang efektif, dikombinasikan dengan regulasi digital dan pelibatan masyarakat, sangat penting untuk mengatasi tantangan prostitusi online. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana strategi komunikasi pemerintah dapat memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terkait prostitusi online, sekaligus menyoroti pentingnya pendekatan terpadu yang melibatkan penegakan kebijakan, wacana publik, dan tanggung jawab sosial. Rekomendasi dibuat untuk meningkatkan efektivitas upaya komunikasi publik untuk memastikan dukungan masyarakat yang lebih luas dan partisipasi aktif dalam memerangi masalah ini.
Copyrights © 2025