<![CDATA[AbstractThe government has made efforts to prevent nikah siri, but the government also provides a solution to legalize nikah siri through isbat nikah. This causes some marriage isbat applications to be granted and some to be rejected, including applications submitted to the Pangkalan Bun Religious Court. This research aims to analyze the maqasid sharia perspective on case number: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun which was granted and case number: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun which was rejected. These two cases have similarities where the marriage is religiously valid and has a child. This literature study normative research uses case and conceptual approaches by applying descriptive analysis techniques. The results of the study suggest that the granting of the application for isbat nikah case number: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun is relevant to the concept of maqasid sharia. With the legalization of the marriage, the aspects of protecting religion, soul, children, property and reason which are included in the daruriyat category can be realized. The decision of case number: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun was rejected for the benefit of the community to reduce the number of siri polygamy but could ignore the rights of wives and children which is contrary to maqasid sharia. Thus, judges are expected not only to focus on formal rules, but need to consider all the benefits. This is because the law is not limited to providing certainty, but also justice and benefits for society. AbstrakPemerintah telah berupaya untuk mencegah terjadinya nikah siri, namun pemerintah pula memberi solusi untuk mengesahkan nikah siri melalui jalan isbat nikah. Hal ini menyebabkan permohonan isbat nikah ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, termasuk permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif maqasid syariah pada kasus nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun yang dikabulkan dan kasus nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun yang ditolak. Kedua kasus ini memiliki kemiripan dimana pernikahannya sah secara agama dan telah memiliki anak. Penelitian normatif studi pustaka ini menggunakan pendekatan kasus dan konseptual dengan menerapkan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengabulan permohonan isbat nikah perkara nomor: 107/Pdt.P/2023/PA.PBun relevan dengan konsep maqasid syariah. Dengan disahkannya perkawinan tersebut, aspek perlindungan agama, jiwa, anak, harta serta akal yang masuk pada kategori daruriyat dapat terwujudkan. Adapun putusan perkara nomor: 102/Pdt.P/2023/PA.PBun ditolak demi kemaslahatan masyarakat untuk menekan angka poligami siri namun dapat mengabaikan hak-hak istri dan anak yang bertentangan dengan maqasid syariah. Dengan demikian, hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada aturan formal, namun perlu mempertimbangkan segala kemaslahatan, sebab hukum tidak sebatas memberikan kepastian, namun juga keadilan serta manfaat bagi masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
