Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

JUAL BELI BARANG KADALUARSA DI KOTA PALANGKA RAYA Khair, Abdul
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol 5, No 2 (2011): Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Publisher : LP2M IAIN Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.917 KB)

Abstract

The background of the study is that there are practices of sale and purchase of expired goods at city of Palangka Raya although the Law number 8 1999 about the Protection of Consumers (Perlindungan Konsumen) prohibits about those practices which endanger the consumers. The objective of the study is to .know the factors that cause the practices of sale and purchase of expired goods existing in Palangka Raya and how the legal solutions are taken to solves the impacts of the practices of sale and purchase of expired good at Palangka Raya. The method of the study is descriptive qualitative research so that the researcher is able to know and describe what happens in the location of the study clearly and in detailed as well as disclosing the data. Results of the study are in the form of the causes of the practices of sale and purchase of expired goods can be described as follows: (1) the traders do not know that they sell the expired goods while the others sell the expired good intentionally, (2) the lack of direction and control from the government, (3) the limited numbers of personnel of the Regional Office of Industry and Commerce Department, and (4) the traders that are subjected to unannounced inspections of the authority are not given sanctions so that there is no deterrent effect.  
KEMANDEGAN HAK INISIATIF DPRD KOTA PALANGKA RAYA (ANALISIS TAHUN 2004 – 2006) Khair, Abdul
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol 1, No 1 (2007): Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Publisher : LP2M IAIN Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.917 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kemandegan Hak Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya” (Analisis tahun 2004 – 2006). Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah semenjak DPRD pertama terbentuk sampai sekarang DPRD Kota Palangka Raya tidak pernah mengajukan hak inisiatif kepada eksekutif, padahal hak inisiatif ini sangat penting karena melalui hak inisiatif ini DPRD dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Pada kenyataannya DPRD Kota Palangka Raya hanya menunggu Rancangan Peraturan Daerah dari eksekutif, sehingga tidak berlebihan jika DPRD Kota Palangka Raya masih disebut sebagai “Tukang Stempel” atau “Lembaga Stempel” dari keinginan eksekutif.Penelitian ini dilakukan terhadap DPRD hasil pemilu tahun 2004 dengan alasan bahwa  DPRD hasil pemilu tahun 2004  dipilih oleh masyarakat secara langsung sehingga orang-orang yang duduk pada lembaga DPRD ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, disamping itu juga anggota DPRD Kota Palangka Raya tahun 2004 adalah mayoritas sarjana.Beranjak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut : 1) Mengapa DPRDKotaPalangka Raya belum dapat mengimplementasikan hak inisiatifnya ; dan 2) Apa solusi yang harus ditempuh oleh DPRDKotaPalangka Raya agar dapat mengimplementasikan hak inisiatif.Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris,  dalam hal ini penulis  meneliti perundang-undangan dan penerapannya di lapangan dengan mengambil sumber data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, angket dan dokumentasi. Metode pendekatan yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan teorites, yuridis dan politis.Setelah dilakukan analisis akhirnya penulis menemukan beberapa sebab sehingga hak inisiatif DPRD Kota Palangka Raya mengalami kemandegan, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal, Yaitu : 1) Pemahaman anggota DPRD Kota Palangka Raya tentang Legal Drafting masih rendah, hal ini disebabkan oleh lemahnya seleksi caleg oleh parpol dan tidak ada kesiapan caleg untuk menjadi anggota DPRD.  2) Tingkat dan latar belakang pendidikan.  3) Adanya anggota DPRD Kota Palangka Raya yang rangkap jabatan. Kendala eksternal, yaitu : 1) Banyaknya Rancangan Peraturan  Daerah yang diajukan oleh eksekutif sehingga anggota DPRD Kota Palangka Raya tidak termotivasi lagi untuk membuat Raperda. 2) Eksekutif mempunyai aparat yang lengkap sedangkan DPRD tidak mempunyai aparat yang lengkap. 
Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-zuḥailī tentang Penetapan Talak Khair, Abdul
FENOMENA FENOMENA Vol 8 No. 2, 2016
Publisher : LP2M IAIN Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.328 KB) | DOI: 10.21093/fj.v8i2.591

Abstract

This title of this article is An Analysis of Critical Thought Wahbah az-Zuḥailī Concerning Determination Separations. The purpose of this article was to assess the Wahbah az-Zuḥailī thinking about the establishment of divorce, legal istinbath methods used, as well as the relevance of thought Wahbah az-Zuḥailī the context of divorces in Indonesia. The results of the article showed that the determination of divorce divided into two divorces that do not require a court judgment and divorce which require a court decision. Separations that do not require a court decision is divorce by pronouncing talak and khuluk. While divorce is a divorce requires a court decision that caused his wife to go to court and divorce ta'asuf .The underlying thought Wahbah az-Zuḥailī are the legal consequences of divorce and the seat of the court as an institution that handles divorce cases. Law istinbath method used is based on the HR at-Tirmidhi about divorce joke, Bukhari about the events of Ibn Umar that mentalak his wife in a state of menstruation, QS. al-Baqarah verse 231 and HR Ibn Majah on the prohibition of doing immorality. Relevance thought Wahbah az-Zuḥailī the context of divorces in Indonesia can be seen in ta'asuf divorce procedures and the validity of divorce outside the court on condition that the assembly had dug legal facts that can be used as strong evidence for a divorce.
PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD Saleh, M.; Khair, Abdul; Sarkawi, Sarkawi; Kafrawi, Kafrawi
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 7, No 1 (2021): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v7i1.97

Abstract

This study aims to determine the mechanism of DPRD oversight of the implementation of the APBD. The research method used is a statutory approach and a conceptual approach that is relevant to the problems studied in this study. Research results: DPRD as a people's representative institution in the region with one of its functions, namely the supervisory function, supervising every regional government activity, one of which is the implementation of the APBD. The form of supervision of the implementation of the APBD includes conducting field assessments and inspections by going directly to each regional government program implementation funded from the APBD. In addition to field inspections, another form of supervision is to listen to and examine the accountability of the APBD every 1 (one) time by the regional head
IMPLIMENTASI PENGGUNAAN ANGGARAN DESA PRESPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Saleh, M.; Khair, Abdul; Sarkawi, Sarkawi; Kafrawi, Kafrawi
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 7, No 1 (2021): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v7i1.98

Abstract

This research is a normative legal research, using the conceptual approach and legislation. The purpose of this study was to see the implementation of the use of the village budget as regulated in the village law. Research result; the use of village funds as stated in the 2014 Village Law, that the use of old village funds for village development is in accordance with local village conditions. The allocation of the use of village funds is based on statutory regulations and village needs that have been considered in the APBDes within 1 (one) fiscal year.
Peran Ormas Dalam Mendukung Kebijakan Program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong Di Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat Saleh, M.; Khair, Abdul; Kafrawi, Kafrawi; Kafrawi, Rachman Maulana
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.132

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Ormas Dalam Mendukung Kebijakan Program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong Di Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa data yang digunakan adalah menggunakan hasil penelitian lapangan serta yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data hasil penelitian lapangam. Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah lebih intensif dalam mengikutsertakan ormas dalam mendukung kebijakan pembanguna daerah.
Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Saleh, M.; Khair, Abdul; Kafrawi, Kafrawi; F, M. Alfian
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.133

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa data yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapka Peran Sticholder yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan gotong royong sesuai dengan harapan pemda setempat sesuai dengan peraturan perundang-indangan yang berlaku.
Development of Android application-based digital literacy media to improve the reading ability of ADHD students Khair, Abdul; Pahrurrozi, Murtadlo; Purbaningrum, Endang; Saputra, Ahmad Yudi
Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan Vol 10, No 4 (2023): December
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jitp.v10i4.63849

Abstract

This study aims to help kids with Attention Hyperactivity disorder (ADHD) in inclusive classrooms become better readers. The ADDIE model, which stands for Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation, is used in this study's RD (Research and Development) research. The study was conducted between 11 February and 12 April 2023. Eight kids with ADHD from 4 primary school classes at UNESA 2 Labschool participated in this study. Of these, two were in class 3, two were in fourth grade, two were in fifth grade, and two were in sixth grade. Ways for gathering data via a questionnaire. It is claimed that the outcomes of enhancing students' reading abilities with digital literacy media built on Android applications are reliable, applicable, and efficient. This study used a questionnaire as the data collection tool to assess its validity, usefulness, and efficacy. The Aiken's V validation result for digital literacy media was 0.89, deemed legitimate and highly acceptable for usage by material specialists. Experts in the media estimate Aiken's V average to be 0.93. The average percentage result for Android application-based digital literacy media is 89%, making it extremely practical. 91% of the time, it works. Media promoting digital literacy is therefore deemed effective. It is legitimate, practical, and efficient to use Android applications-based digital literacy media to help ADHD pupils with their reading abilities in inclusive schools.
HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DAN POLA MAKAN DENGAN STATUS GIZI PADA PELAJAR SMA KELAS XI DI SMAN 76 JAKARTA TIMUR Reswari, Ardhana; Juanda, Juanda; Khair, Abdul
Medic Nutricia : Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 8 No. 2 (2024): Medic Nutricia : Jurnal Ilmu Kesehatan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5455/nutricia.v8i2.5959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pola makan dan aktivitas fisik terhadap status gizi pada siswa kelas XI di SMAN 76 Jakarta Timur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan cross-sectional dan melibatkan 128 siswa sebagai responden. Data diperoleh melalui kuesioner APAR-Q untuk menilai aktivitas fisik dan SQ-FFQ untuk pola makan, serta pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) sebagai indikator status gizi. Hasil menunjukkan mayoritas siswa memiliki status gizi normal (75,8%), sedangkan 15,6% mengalami obesitas dan 8,6% memiliki gizi kurang. Analisis statistik menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pola makan dan status gizi (p = 0,032), di mana siswa yang mengonsumsi lebih banyak karbohidrat dan lemak cenderung mengalami obesitas. Namun, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dan status gizi (p = 0,084). Selain itu, faktor jenis kelamin juga memengaruhi status gizi, dengan siswa perempuan lebih berisiko mengalami obesitas dibandingkan laki-laki. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya peningkatan edukasi tentang pola makan sehat, penyediaan makanan bergizi di kantin, serta mendorong siswa untuk lebih aktif melalui program yang lebih menarik. Kata Kunci: Status gizi, pola makan, pola aktivitas This study aims to examine the relationship between dietary patterns and physical activity on the nutritional status of 11th-grade students at SMAN 76 East Jakarta. The research employed a cross-sectional approach, involving 128 students as respondents. Data were collected using the APAR-Q questionnaire to assess physical activity and the SQ-FFQ to evaluate dietary intake, along with Body Mass Index (BMI) measurements to determine nutritional status. The results showed that the majority of students had normal nutritional status (75.8%), while 15.6% were classified as obese, and 8.6% were undernourished. Statistical analysis revealed a significant relationship between dietary patterns and nutritional status (p = 0.032), with students consuming higher amounts of carbohydrates and fats being more likely to experience obesity. However, no significant relationship was found between physical activity and nutritional status (p = 0.084). Additionally, gender was found to influence nutritional status, with female students being more at risk of obesity compared to males. The study recommends improving education on healthy eating, providing more nutritious food options in school canteens, and encouraging students to be more physically active through engaging programs. Keywords: Nutritional staìus, diet, activity patterns
The Binding Power of the Bapalas Tradition to Solve Dayak Citizens' Disputes in West Kotawaringin District Sukti, Surya; Khair, Abdul; Mualimin, Mualimin; Arifin, Imam S
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i2.2634

Abstract

The background to this research is that if a dispute occurs between Dayak people, especially those living in West Kotawaringin Regency, some choose to resolve the problem peacefully through the Bapalas custom. A traditional Mantir leads the Bapalas tradition, and the decision of this traditional Mantir is firm because it follows the elements of article 1320 BW. In article 1320 BW, there are four conditions for an agreement's validity: agreement, skill, a sure thing, and a lawful cause. So, if it is related to article 1320 BW, problems that occur in society can be resolved with an agreement. This tradition of Bapalas in the people of West Kotawaringin Regency follows Islamic law, known as Islah or peaceful problem-solving in Islam. This research analyzes the legal certainty aspect of traditional Mantir decisions in Bapalas. This research method is a field research method, and the approach is qualitative. What is very interesting is that this traditional Mantir can solve various civil and criminal problems. For criminal cases, several cases, such as fights and abuse, can also be resolved using the Bapalas method. The basis of this Dayak traditional institution is Central Kalimantan Province Regional Regulation Number 16 of 2008 concerning Dayak Traditional Institutions in Central Kalimantan.