<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dan organisasi atau lembaga apa yang didirikan oleh pemerintah pada masa itu. Diharapkan dapat menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap perempuan dan organisasi atau lembaga perempuan yang didirikan oleh pemerintah Orde Baru. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode literature review atau kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pencarian literatur dan analisis dokumen. Pemerintah menerapkan kebijakan terhadap perempuan dengan mengakui pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, namun kebijakan yang diterapkan justru memperkuat stereotip tradisional dan membatasi peran perempuan. Organisasi-organisasi perempuan seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK berfungsi untuk mendukung tujuan pembangunan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membatasi partisipasi perempuan dalam politik dan ruang publik. Kebijakan Orde Baru memperkuat ketidakadilan gender dan mengabaikan isu penting yang dihadapi perempuan dalam masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
