<![CDATA[Kepemimpinan non-Muslim di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia telah menjadi isu sensitif yang memicu perdebatan antara norma agama dan prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam kontemporer terhadap fenomena kepemimpinan non-Muslim serta bagaimana wacana ini berkembang dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber fikih klasik, pemikiran ulama kontemporer, dan hasil kajian ilmiah terkait respons masyarakat Muslim terhadap isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi terhadap pemimpin non-Muslim umumnya berpijak pada penafsiran literal terhadap QS. Al-MÄidah: 51 dan pengaruh kuat narasi konservatif di ruang publik. Namun, pandangan alternatif dari cendekiawan Muslim modern menawarkan pendekatan kontekstual berbasis maqashid al-shariah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi dalam merespons isu kepemimpinan. Ketegangan antara norma keagamaan dan demokrasi terjadi bukan semata karena perbedaan prinsip, tetapi juga akibat kurangnya pemahaman mendalam terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang majemuk.]]>
Copyrights © 2025
