<![CDATA[. Penelitian ini mengkaji desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia, dengan fokus pada pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan serta efisiensi administrasi. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah systematic literature review dengan metode deskriptif-kualitatif. Sebanyak 31 dokumen relevan yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024 dianalisis, diperoleh dari basis data utama seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Kajian ini mengeksplorasi variasi implementasi kebijakan antarwilayah, dampaknya terhadap distribusi sumber daya, serta mekanisme koordinasi antarpemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa di provinsi dengan kapasitas administratif yang kuat, desentralisasi berdampak positif terhadap pelatihan guru, alokasi sumber daya, dan perencanaan infrastruktur. Sebaliknya, di wilayah dengan kesiapan rendah, desentralisasi justru memperburuk ketimpangan akibat keterlambatan pendanaan, distribusi guru berkualitas yang tidak merata, serta keterbatasan fasilitas pendidikan. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif, penguatan kapasitas daerah, serta tata kelola pendidikan yang terintegrasi. Secara teoritis, studi ini memperluas kerangka analisis desentralisasi dalam konteks pendidikan menengah. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi perancang kebijakan dalam merumuskan strategi yang responsif terhadap ketimpangan antar wilayah]]>
Copyrights © 2025
