<![CDATA[Abstrak Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat dan upaya pemerintah dalam perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris atau non doktrinal, dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau ditunjukkan dengan adanya kemauan politik yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta beberapa Keputusan Bupati Sanggau serta upaya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan sosialisasi, koordinasi hingga pengecekan secara spasial dan lapangan untuk memastikan tanah ulayat masyarakat hukum adat secara jelas dan pasti dapat didaftarkan. Kata Kunci: Masyarakat hukum adat; Perlindungan hukum; Tanah ulayat]]>
Copyrights © 2025
