cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN AIR DAN UDARA DALAM PENANGANAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU BAGI NELAYAN DALAM WILAYAH PERAIRAN (STUDI DITPOLRAIRUD KALIMANTAN BARAT) Kuncorojati, Antonius Trias; Hermansyah, Hermansyah; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72679

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk dan mekanisme peran Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penanganan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan beserta hambatan yang ditemui serta upaya yang dilakukan agar pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan tepat sasaran.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris sekaligus. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan serta data sekunder sebagai pelengkap data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan mekanisme pelaksanaan peran Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu: Undang-Undang No. 22 Tahun 2001; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002; Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan berasal baik dari dalam (intern) maupun yang berasal dari luar (ekstern). Dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis tertentu, khususnya bagi nelayan di wilayah perairan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak; Distribusi; Kepolisian.
PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN (STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK Haryono, Agus; Ismawati, Sri; Suasono, Edy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71512

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas peran Polresta Pontianak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan beserta hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Polresta Pontianak agar dapat secara maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa peran Polresta Pontianak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan terutama dilakukan melalui Unit PPA dengan menempatkan polisi wanita sebagai "ujung tombak" untuk menanganinya sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007. Kurangnya jumlah personil di Unit PPA, tidak adanya psikolog khusus serta ruang khusus dan rumah aman, kurangnya alat bukti pada kasus pencabulan anak, adanya korban yang mencabut laporan serta pemberian bantuan hukum yang tidak efektif merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi Polresta Pontianak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Upaya preventif dengan sosialsisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak serta upaya represif adalah bentuk upaya Polresta Pontianak memaksimalkan upaya
TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN ASURANSI KREDIT TERHADAP NASABAH ATAS AGUNAN KLAIM YANG DIBAYARKAN OLEH ASURANSI Hendrawan, Muhammad Galih; Kamarullah, Kamarullah; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.88007

Abstract

Abstract  This research intends to conceptually examine the legal status of credit insurance agreements on customer collateral and customer obligations towards claims paid by insurance. This research uses a normative or doctrinal legal research form that is descriptive analysis. The data used is secondary data obtained through literature studies. The analysis of this research data was carried out qualitatively through legal argumentation reasoning. From the results of the study, it was found that the status of collateral guaranteed to the bank in credit insurance is entirely the responsibility of the bank and if there is a default by the debtor, the collateral will be an addition to the repayment of the remaining credit if the claim made by the insurance party to the bank is not sufficient for the nominal remaining credit of the debtor. The debtor's obligations have been clearly regulated in the credit agreement clause where the debtor must insure immovable property that will be used as collateral in the credit agreement by burdening it with a mortgage.  Keywords: Agreements; Bank"™s customers; Claim collateral; Credit insurance  Abstrak  Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara konseptual mengenai status hukum dari perjanjian asuransi kredit atas agunan nasabah serta   kewajiban nasabah terhadap klaim yang dibayarkan oleh asuransi.Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penalaran argumentasi hukum.Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa status agunan yang dijaminkan kepada pihak bank dalam asuransi kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak bank dan jika terjadi kegagalan bayar oleh pihak debitur agunan tersebut akan menjadi tambahan dalam pelunasan sisa kredit jika klaim yang dilakukan pihak asuransi kepada bank tidak mencukupi nominal sisa kredit debitur. Kewajiban debitur telah diatur secara jelas di dalam klausa perjanjian kredit dimana debitur untuk mengasuransikan harta benda tidak bergerak yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dengan cara membebaninya dengan hak tanggungan.  Kata Kunci: Agunan klaim; Asuransi kredit; Nasabah; Perjanjian
SINERGISITAS DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN ANTARA DITPOL AIRUD POLDA KALBAR, KKP DAN TNI AL TERHADAP NELAYAN ASING DI WILAYAH PERAIRAN KALBAR Kudusalam, Aam; Kamarullah, Kamarullah; Haryadi, Haryadi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81852

Abstract

Cases of maritime violations around the West Kalimantan sea often occur and are expected to continue to increase. For this reason, a supervisory function is needed for Indonesian marine waters, which in this case is carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (KKP), the Directorate of Maritime Police (Ditpolairud) and the Indonesian Navy (TNI AL). This research aims to analyze synergy and the obstacles encountered in synergy as well as efforts to strengthen synergy between these institutions. Using a juridical-sociological research approach, this research is prescriptive-analytical and a posteriori in nature. The data that will be used in this research are primary and secondary data, including interviews, observations, and the use of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques in this research are field studies and documentation studies. The data analysis technique used qualitative analysis techniques. The results of this research are that synergy between the KKP, Ditpolairud and TNI-AL is carried out as follows: joint surveillance operations at sea and on land; exchange of data/information (intelligence, operations); handling maritime and fisheries crimes; increasing human resource capacity in the field of supervision. The obstacles faced are IUU fishing activities by Foreign Fishing Vessels (KIA) and Indonesian Fishing Vessels (KII) which still frequently occur in Indonesian waters; facilities and infrastructure as well as information technology as well as communication for monitoring marine and fisheries resources are still limited; inconsistent law enforcement. The efforts that can be taken are in the form of preemptive, preventive and repressive efforts. Kasus pelanggaran bidang kelautan di sekitar laut Kalimantan Barat sering terjadi dan diperkirakan akan terus meningkat. Untuk itu diperlukan diperlukan fungsi pengawasan terhadap perairan laut Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), Direktorat Polisi Perairan (Ditpolairud) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergisitas serta hambatan yang ditemui dalam sinergisitas serta upaya memperkuat sinergisitas yang dilakukan di antara lembaga-lembaga tersebut. Menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis, penelitian ini bersifat preskriptif-analisis dan posteriori, Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi wawancara, observasi, serta penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data digunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berupa, sinergitas antara KKP, Ditpolairud, dan TNI-AL ini dilaksanakan sebagaimana berikut: operasi bersama pengawasan di laut dan di darat; pertukaran data/informasi (intelijen, operasi); penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengawasan. Kendala yang dihadapi adalah kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII) yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia; sarana dan prasarana serta teknologi informasi juga komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas; penegakkan hukum yang belum konsisten. Adapun upaya yang dapat dilakukan berupa upaya preemtif, preventif dan represif.
ANALISIS KEWENANGAN INSTITUSI PEMERINTAHAN YANG MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN) Putra, Andreas Quinn Hartono; Hermansyah, Hermansyah; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71532

Abstract

Abstrak Penelitian ini berupaya melakukan analisis terhadap batasan-batasan secara normatif kepada insitusi pemerintahan yang berwenang dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta mengkaji tentang adanya dugaan overlapping dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui proses inventarisasi, observasi dan klasififikasi kepustakaan terhadap dokumen perundang undangan, literasi ilmu hukum dan hasil penelitian hukum lainnya. Dalam melakukan analisis data, dilakukan secara deskriptif yuridis. Hasil penelitian dapat menunjukkan tentang batasan limitatif kewenangan setiap insitusi pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Batasan kewenangan secara limitatif tersebut adalah Kepolisian mengacu pada Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pi dana (KUHAP), dimana Polisi bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara korupsi. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Pasal 30 Undang Undang No. 16 Tahun 2004. Sedangkan kewenangan KPK menurut Pasal 6 Undang Undang No. 30 Tahun 2002 adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK tersebut kemudian dalam Pasal 11 dibatasi secara limitatif, yaitu pada tindak pidana korupsi yang: dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan, potensi overlapping kewenangan masih bisa terjadi ketika aparat dari lembaga penegak hukum yang berbeda tersebut menangani satu kasus tindak pidana korupsi yang sama.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN PEMERINTAH DAERAH Maestro, Primastya Dryan; Hamdani, Hamdani; Bangun, Budi Hermawan
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69920

Abstract

Abstrak Penegakan hukum lingkungan seperti terhadap kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak dapat diserahkan menjadi urusan satu bidang hukum tertentu saja, akan tetapi diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai lembaga. Tulisan ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Karhutla yang dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah serta faktor yang mempengaruhinya, khususnya di Kabupaten Ketapang. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang dilakukan melalui tindakan secara preemptif, preventif dan represif. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Gakkumdu Karhutla di Kabupaten Ketapang adalah: biaya penanganan kasus Karhutla yang minim; kondisi lahan yang gambut ditambah cuaca yang ekstrim; waktu penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang begitu lama; sulitnya pencarian alat bukti dan saksi kasus Karhutla; keterbatasan personil; dan danya semacam tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, pihak Gakkumdu Karhutla Kabupaten Ketapang telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait dengan kasus Karhutla.
PERAN DIREKTORAT INTELEJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI ANCAMAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Safri, Hendra Darwilias; Saptomo, Priyo; Wulandari, Ria
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.87918

Abstract

Abstract  This research was conducted to find an overview of the implementation of the role of the Security Intelligence Directorate of West Kalimantan Police in carrying out early detection of threats to security and public order disturbances and the factors that influence them.This research is non-doctrinal legal research with data sources in the form of primary data and secondary data. The data obtained was then analyzed using descriptive juridical and qualitative methods and then concluded into answers that answered the research problems.From the research results, it was found that the role of the Security Intelligence Directorate of West Kalimantan Police in carrying out early detection of threats to security and public order disturbances was carried out in accordance with the rules, procedures and mechanisms and also in accordance with the objectives and functions it carries out. There are several influencing factors, both internally, namely human resources, selection of implementation methods and budget and facility limitations. Meanwhile, externally it comes from the fundraising target itself.  Keywords: Early detection; Security and order; Security intelligence  Abstrak  Penelitian ini   dilakukan untuk mencari gambaran mengenai pelaksanaan peran Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi dini ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif untuk kemudian disimpulkan menjadi jawaban yang menjawab permasalahan penelitian.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi dini ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan, prosedur dan mekanisme serta juga sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diembannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi, baik secara internal yaitu sumber daya manusia, pemilihan metode pelaksanaan serta keterbatasan anggara dan fasilitas. Sedangkan secara eksternal adalah berasal dari sasaran penggalangan itu sendiri.
PENERAPAN VALIDASI SERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA MENUJU PELAYANAN ELEKTRONIK Panamuan, Ocky Bywaran; Syafei, Muhammad; Suhardi, Suhardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72680

Abstract

Tulisan ini menelaah tentang implementasi pelayanan validasi sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya beserta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya agar validasi sertifikat sesuai data tekstual dan spasial.Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder maupun melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data primer. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Sebagai temuan penelitian diketahui bahwa implementasi kegiatan validasi sertifikat tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ini diawali dengan memvalidasi data elektronik pertanahan dan dilanjutkan dengan mencocokkan data fisik di lapangan. Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan jumlah petugas, kondisi data tanah yang tidak ideal serta pemilik tanah tidak menguasai atau menjaga tanda batasnya. Agar validasi sertifikat tanah sesuai dengan data fisik dan data yuridis, beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci: Pelayanan elektronik; Sertifikat tanah; Validasi.
KEBIJAKAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI SURAT TELEGRAM NOMOR: 1715/ST/VIII/HUK.2.8/2022 TENTANG PEMBERANTASAN PERJUDIAN ONLINE GUNA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES MEMPAWAH) Polii, Rully Robinson; Wiko, Garuda; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71517

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas bentuk dan mekanisme Polres Mempawah untuk melaksanakan kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan judi online guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat beserta hambatan yang ditemui dan langkah strategis yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemberantasan judi online oleh Polres Mempawah. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa bentuk dan mekanisme pelaksanaan kebijakan Kapolri dalam pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Polres Mempawah ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Mempawah No. Sprin/1532/IX/OPS.2/2022 tanggal 6 September 2022, dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Mempawah yang salah satu sasarannya adalah segala bentuk perjudian baik online. Adapun hambatan yang ditemui berasal dari rendahnya ancaman sanksi oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kurangnya kuantitas dan pemahaman penyidik Polres Mempawah terkait dengan cybercrime, keterbatasan fasilitas yang dimiliki serta budaya hukum masyarakat. Langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam menangani cybercrime, penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas pendukung, upaya preventif serta memperkuat koordinasi dengan lembaga lain.
KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU DAN RUMAH BARANG PENYIMPANAN SITAAN NEGARA SANGGAU DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI Astuti, Mahanani Tri; Syafei, Muhammad; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81724

Abstract

This research will focus on coordination between public prosecutors, especially at the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence that is still being used in the judicial process along with the factors that influence this coordination. Research was carried out through literature studies and through field studies. The data source in this research uses primary data and secondary data. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods. The results of the research show that coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence is carried out by entrusting confiscated items which are used as evidence in criminal cases to the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods when the Sanggau District Prosecutor considers this to be the case. necessary. The factors that influence coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Confiscated Property Storage House in storing evidence lie in the limitations that both agencies have in managing evidence in the form of confiscated or confiscated objects. Penelitian ini akan difokuskan pada koordinasi antara penuntut umum, khususnya di Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti yang masih digunakan dalam proses peradilan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan. Sumber data dalam peneltian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti dilakukan dengan menitipkan barang-barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana kepada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau manakala pihak Kejaksaan Negeri Sanggau menimbang bahwa hal tersebut perlu dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti terletak pada keterbatasan yang dimiliki oleh kedua instansi dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang berupa benda sitaan atau barang rampasan.

Page 1 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)