<![CDATA[Pada tahun 2024, terdapat kebijakan pada sektor energi Indonesia khususnya pertambangan batu bara yang memberikan konsensi kepada badan usaha yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk ormas keagamaan, konsensi ini dinilai sarat dengan kepentingan yang saling terkait yang mencakup pembuat kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dan arah kebijakan ormas keagamaan dalam pengelolaan konsesi pertambangan di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan regulasi terkini. Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana peran ormas keagamaan dalam pengelolaan konsesi pertambangan dan bagaimana regulasi yang ada mengarahkan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen. Artikel ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, jurnal, dan laporan terkait. Hasil menunjukkan bahwa keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan konsesi pertambangan semakin signifikan seiring dengan penekanan regulasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam regulasi pertambangan serta meningkatkan peran ormas keagamaan dalam menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2024
