Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Legislasi Indonesia
Naluria Utami, Penny
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DAMPAK HUKUM PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI Naluria Utami, Penny
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i4.251

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia danRepublik Islam Iran telah menjalin hubungan diplomatik cukup lama, namun kerjasama yang telah dilakukan belum memuat hal tentang penanganan tindak pidana transnasional. Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun Iranyang tidak lagi bersifat nasional bagi negaranya tetapi sudah pada tataran internasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membuat perjanjian tentang ekstradisi yang bertujuan untuk penegakan hukum antara Indonesia dengan Iran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Iran dalam kerangka penegakan hukum dengan metode penelitian menggunakan pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Iran memiliki dampak positif bagi Indonesia khususnya pada aspek lebih optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional seperti perdagangan narkotika, perdagangan manusia, atau penyelundupan manusia. Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran yaitu prosedur ekstradisi di Iran cenderung ditempatkan sebagai prosedur yudisial, maka catatan terkait kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses persidangan di Iran berpotensi menimbulkan dampak yang cukup serius dalam penerapan ekstradisi di masa mendatang. Rekomendasi ditujukan kepada Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang sehingga proses pelaksanaan ekstradisi dapat berjalan efektif dan efisien.
Politik Hukum dan Arah Kebijakan Organisasi Keagamaan dalam Pengelolaan Konsesi Pertambangan di Indonesia: Analisis Perkembangan Regulasi Terkini: The Legal Politics and Policy Directions of Religious Organizations Managing Mining Concessions in Indonesia: An Analysis of Recent Regulatory Developments Anggayudha, Zaihan Harmaen; Fathony, Ahmad; Imam Rafsanjani, Jody; Lutya Putri Nugrahani, Ellen; Naluria Utami, Penny
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 18 No. 1 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v18i1.39738

Abstract

Pada tahun 2024, terdapat kebijakan pada sektor energi Indonesia khususnya pertambangan batu bara yang memberikan konsensi kepada badan usaha yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk ormas keagamaan, konsensi ini dinilai sarat dengan kepentingan yang saling terkait yang mencakup pembuat kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dan arah kebijakan ormas keagamaan dalam pengelolaan konsesi pertambangan di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan regulasi terkini. Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana peran ormas keagamaan dalam pengelolaan konsesi pertambangan dan bagaimana regulasi yang ada mengarahkan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen. Artikel ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, jurnal, dan laporan terkait. Hasil menunjukkan bahwa keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan konsesi pertambangan semakin signifikan seiring dengan penekanan regulasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam regulasi pertambangan serta meningkatkan peran ormas keagamaan dalam menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.
Co-Authors Anggayudha, Zaihan Harmaen Fathony, Ahmad Imam Rafsanjani, Jody Lutya Putri Nugrahani, Ellen