Imam Rafsanjani, Jody
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Politik Hukum dan Arah Kebijakan Organisasi Keagamaan dalam Pengelolaan Konsesi Pertambangan di Indonesia: Analisis Perkembangan Regulasi Terkini: The Legal Politics and Policy Directions of Religious Organizations Managing Mining Concessions in Indonesia: An Analysis of Recent Regulatory Developments Anggayudha, Zaihan Harmaen; Fathony, Ahmad; Imam Rafsanjani, Jody; Lutya Putri Nugrahani, Ellen; Naluria Utami, Penny
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 18 No. 1 (2024): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v18i1.39738

Abstract

Pada tahun 2024, terdapat kebijakan pada sektor energi Indonesia khususnya pertambangan batu bara yang memberikan konsensi kepada badan usaha yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk ormas keagamaan, konsensi ini dinilai sarat dengan kepentingan yang saling terkait yang mencakup pembuat kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dan arah kebijakan ormas keagamaan dalam pengelolaan konsesi pertambangan di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan regulasi terkini. Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana peran ormas keagamaan dalam pengelolaan konsesi pertambangan dan bagaimana regulasi yang ada mengarahkan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen. Artikel ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, jurnal, dan laporan terkait. Hasil menunjukkan bahwa keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan konsesi pertambangan semakin signifikan seiring dengan penekanan regulasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam regulasi pertambangan serta meningkatkan peran ormas keagamaan dalam menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.