<![CDATA[Tujuan penelitian mengatahui pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Untuk mengetahui implikasi terhadap Pemerintah Daerah atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Tipe penelitian ini yaitu Kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, Tipe penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis, yuridis komparatif dan sosiologis. Hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim terkait dengan usulan uji materi perubahan perpres 53 yaitu dalam pembuataannya perpres tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Implikasi atas dicabutnya perpres terbut yaitu Terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. The purpose of this study is to analyse the legal considerations in the Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024. To find out the implications for the Regional Government of the Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024. This type of research is Qualitative. This research is descriptive analytical; the type of research that will be used is normative juridical. This study uses historical, comparative juridical and sociological approaches. The study results are that the legal considerations of the panel of judges related to the proposed judicial review of changes to Presidential Regulation 53 are that, in its creation, the Presidential Regulation conflicts with higher regulations. The revocation of the Presidential Regulation implies that it disrupts the smooth running of the regional government.]]>
Copyrights © 2025
