Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Journal of Lex Theory (JLT)
Fathanah, Sri
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Proliferasi Kementerian di Indonesia: Analisis Pro dan Kontra Maisarah, Maisarah; Fathanah, Sri; Amin, Rahmat; Saripudin, Akhmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.267-273

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana fenomena dan dinamika ketatanegaraan Indonesia dengan adanya penambahan jumlah kementerian di Indonesia yang bisa disebut sebagai proliferasi dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah. Fokus utama penelitian adalah menganalisis aspek politik hukum serta pro dan kontra kebijakan proliferasi kementerian serta implikasinya terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat daerah. Jika melihat Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, namun dalam implementasinya adalah pembentukan kementerian tidak bisa dipungkiri bisa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Jika menelisik dari prinsip pemerintahan yang baik atau good governance, adanya proliferasi kementerian menghadirkan pro dan kontra. Kalangan yang pro dengan proliferasi kementerian memiliki keyakinan bahwa bertambahnya kementerian dapat memberikan efektivitas dan fokus dalam menjalankan urusan pemerintahan. Di sisi yang berbeda, kalangan yang kontra dengan proliferasi kementerian berkeyakinan bahwa pembentukan setiap kementerian baru membutuhkan dana untuk alokasi anggaran yang tidaklah sedikit.
Aspek Hukum Peraturan Standar Harga Satuan Regional: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024 Fathanah, Sri; Faishal, Achmad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian mengatahui pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Untuk mengetahui implikasi terhadap Pemerintah Daerah atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Tipe penelitian ini yaitu Kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, Tipe penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis, yuridis komparatif dan sosiologis. Hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim terkait dengan usulan uji materi perubahan perpres 53 yaitu dalam pembuataannya perpres tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Implikasi atas dicabutnya perpres terbut yaitu Terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. The purpose of this study is to analyse the legal considerations in the Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024. To find out the implications for the Regional Government of the Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024. This type of research is Qualitative. This research is descriptive analytical; the type of research that will be used is normative juridical. This study uses historical, comparative juridical and sociological approaches. The study results are that the legal considerations of the panel of judges related to the proposed judicial review of changes to Presidential Regulation 53 are that, in its creation, the Presidential Regulation conflicts with higher regulations. The revocation of the Presidential Regulation implies that it disrupts the smooth running of the regional government.
Politik Hukum Proliferasi Kementerian di Indonesia: Analisis Pro dan Kontra Maisarah, Maisarah; Fathanah, Sri; Amin, Rahmat; Saripudin, Akhmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.267-273

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana fenomena dan dinamika ketatanegaraan Indonesia dengan adanya penambahan jumlah kementerian di Indonesia yang bisa disebut sebagai proliferasi dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah. Fokus utama penelitian adalah menganalisis aspek politik hukum serta pro dan kontra kebijakan proliferasi kementerian serta implikasinya terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat daerah. Jika melihat Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, namun dalam implementasinya adalah pembentukan kementerian tidak bisa dipungkiri bisa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Jika menelisik dari prinsip pemerintahan yang baik atau good governance, adanya proliferasi kementerian menghadirkan pro dan kontra. Kalangan yang pro dengan proliferasi kementerian memiliki keyakinan bahwa bertambahnya kementerian dapat memberikan efektivitas dan fokus dalam menjalankan urusan pemerintahan. Di sisi yang berbeda, kalangan yang kontra dengan proliferasi kementerian berkeyakinan bahwa pembentukan setiap kementerian baru membutuhkan dana untuk alokasi anggaran yang tidaklah sedikit
Co-Authors Amin, Rahmat Faishal, Achmad Maisarah Maisarah, Maisarah Saripudin, Akhmad