Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Banua Law Review Journal of Lex Theory (JLT) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Journal of Progressive Law and Legal Studies JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Faishal, Achmad
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Mustika, Cindyva Thalia; Suprapto, Suprapto; Faishal, Achmad
Banua Law Review Vol 3, No 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.112 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v2i2.16

Abstract

Keterbukaan Informasi Publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sering kali terjadi sengketa antara pemerintah atau badan publik sebagai pengelola informasi dengan masyarakat sebagai pencari informasi. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dihadapkan dengan persoalan konflik norma, yaitu antara UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERKIP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam situasi ini, mematuhi salah satu norma berakibat pada pelanggaran terhadap norma lainnya sehingga untuk dapat melaksanakan salah satu norma diperlukan adanya apa yang disebut sebagai derogasi atau peniadaan validitas norma lainnya yaitu asas lex superior derogate legi inferiori. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Ekasari*, Devy Silvana; Muhjad, Muhammad Hadin; Faishal, Achmad
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25241

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah  Untuk memberikan analisis mengenai pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK; serta Untuk memberikan analisis apakah penerapan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan pasal 21 UU AP. Adapun metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Juga Pendekatan Kasus tipe penelitian yang digunakan deskriptif . hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK terletak pada perumusan pasal tersebut yaitu mencantumkan kalimat “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai  bagian dari inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 UU PTPK. Yang kedua  Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian adanya kesempatan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan (subjek norma) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam keputusan, tindakan dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik (administrasi pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan APIP berupa terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk dapat menyelesaikan secara administrative
Tugas Komisaris Pada BUMD Perseroda Dalam Konteks Hubungan Dan Tata Kerja Fitriani*, Linda Rezky; Usman, Rachmadi; Faishal, Achmad
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25283

Abstract

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan dan tata kerja antara komisaris  dengan Direksi Perseroan Daerah (Perseroda) serta fungsi tugas pengawasan yang dilakukan komisaris terhadap Direksi Perseroan Daerah (Perseroda). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan bahan hukum yang digunakan adalah tentang Undang Undang Perusahaan Daerah, Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan peraturan yang terkait dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pada prinsipnya struktur tata Kelola BUMD khususnya Perseroda sejalan dengan konsep Good Corporate Governance yang memisahkan secara tegas antara fungsi pengawasan dan yang diawasi Namun, dalam implementasinya belum sepenuhnya organ perusahaan (BUMD) berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, terutama dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga perlu Pengawasan Perseroda langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tugas dan fungsinya, tidak hanya sekedar pembinaan.yang kedua. Dewan Komisaris harus bertindak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai pihak pengawas operasional perusahaan.apabila diluar kapasitas dapat dikategorikan dalam doktrin Piercing of Corporate veil. Sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik menurut hukum pidana maupun hukum perda
Aspek Hukum Peraturan Standar Harga Satuan Regional: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024 Fathanah, Sri; Faishal, Achmad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian mengatahui pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Untuk mengetahui implikasi terhadap Pemerintah Daerah atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Tipe penelitian ini yaitu Kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, Tipe penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis, yuridis komparatif dan sosiologis. Hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim terkait dengan usulan uji materi perubahan perpres 53 yaitu dalam pembuataannya perpres tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Implikasi atas dicabutnya perpres terbut yaitu Terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. The purpose of this study is to analyse the legal considerations in the Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024. To find out the implications for the Regional Government of the Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024. This type of research is Qualitative. This research is descriptive analytical; the type of research that will be used is normative juridical. This study uses historical, comparative juridical and sociological approaches. The study results are that the legal considerations of the panel of judges related to the proposed judicial review of changes to Presidential Regulation 53 are that, in its creation, the Presidential Regulation conflicts with higher regulations. The revocation of the Presidential Regulation implies that it disrupts the smooth running of the regional government.
Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia that Ensure Legal Certainty Mulyawan, Agus; Faishal, Achmad; Suprapto, Suprapto; Saprudin, Saprudin
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 02 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i02.1754

Abstract

This research aims to analyze the monitoring and review of regional regulations to ensure the relevance, effectiveness, and harmonization of local legal products with the needs of the community and the prevailing legal hierarchy. The absence of clear provisions regarding the mechanisms for monitoring and reviewing in Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations hinders the realization of a harmonious and consistent legal system. This study employs a normative legal approach, analyzing theories of legal certainty, utility, legal systems, and legisprudence. The findings indicate that Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations, as amended by Law No. 15 of 2019 and Law No. 13 of 2022, only regulates the monitoring and review of statutes (laws), without encompassing subordinate regulations, including Regional Regulations (Perda). The study reveals a legal vacuum regarding the mechanisms for monitoring and reviewing Perda, which leads to ambiguities in authority, procedures, and the implementation of evaluations across different levels of government. Consequently, the process is often conducted subjectively, without a uniform and systematic legal reference. To establish a regulatory model for the monitoring and review of Perda that ensures legal certainty, an integrated approach is required—one that combines normative juridical, evaluative-participatory, and data-based methodologies. In this context, three applicable models are identified: (1) a model that adopts the existing monitoring mechanism for statutes; (2) the Regulatory Impact Analysis (RIA) model; and (3) the ROCCIPI analysis model (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology). Furthermore, the selective review approach within the Sunset Clause model may be integrated into both the RIA and ROCCIPI frameworks to strengthen the effectiveness of periodic and systematic evaluations of Perda.
Justice, Institutions, and Society: Cross-Cultural Analysis of Prosecution Systems Pamungkas, Agung; Faishal, Achmad; Tornado, Anang Shophan
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 24 No 1 (2026): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum (Inpress)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v24i1.14930

Abstract

Background: Comparative scholarship on prosecution systems often emphasizes structural and procedural distinctions between adversarial, inquisitorial, and mixed models, yet it rarely engages with how prosecutorial practices are shaped by socio-cultural norms and moral frameworks in real-world contexts . Purpose: This study aims to critically examine international prosecution models through an anthropological fiqh lens, analyzing how prosecutorial discretion, independence, and accountability are influenced not only by institutional design but also by religious values, local ‘urf, and communal ethics. Methods: The research employs a comparative socio-legal methodology that combines document analysis, semi-structured interviews with prosecutors and legal practitioners, and ethnographic observation in selected jurisdictions, including both civil law and common law traditions, as well as Muslim-majority legal systems. Findings: Results indicate that while formal structures prioritize legal certainty and efficiency, prosecutorial decision-making is frequently mediated by moral considerations and socio-cultural legitimacy. These dynamics generate significant variations in outcomes across jurisdictions, particularly in cases involving restorative justice, diversion, or sensitive moral offenses . Theoretical and Practical Implications: the study bridges legal philosophy with empirical practice, offering new insights into how prosecution systems can balance codified law with communal notions of justice. The findings also provide practical guidance for legal reforms aimed at enhancing prosecutorial transparency and fairness. Originality/Novelty: This research advances comparative prosecution studies by integrating anthropological fiqh into empirical analysis, producing a culturally grounded framework that reconceptualizes prosecutorial discretion within global criminal justice systems
Reformulation of Criminal Act of Corruption in Building Failure Within Procurement of Construction Services from Perspective of Legal Certainty F. Dirun, Wikarya; Syaufi, Ahmad; Faishal, Achmad; Suprapto, Suprapto
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 03 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i03.1893

Abstract

Infrastructure development is a strategic sector in national development as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and regulated under Law Number 2 of 2017 on Construction Services. However, the practice of law enforcement concerning building failures demonstrates inconsistency, particularly when applying the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), despite such matters being more appropriately resolved through the legal mechanisms of construction law or civil contract law. The collapse of the Mandastana Bridge and the Sukamara Prison wall serve as concrete examples of legal uncertainty arising from improper application of the law, thereby raising issues of legality, the principle of ultimum remedium, and legal certainty. This study aims to analyze the application of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 in conjunction with Article 18 of the Anti-Corruption Law and Article 55 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in relation to building failures in government goods and services procurement; to examine its legal implications; and to formulate an ideal, logical, consistent, and harmonious legal policy within the national legal system. Utilizing a normative approach, the research affirms that building failures are more effectively addressed through administrative and civil instruments, except where clear indications of corruption exist. The findings indicate that multiple interpretations of the elements of “unlawfulness,” “self-enrichment,” and “state loss” in the Anti-Corruption Law result in inconsistent law enforcement, protracted legal processes, and hesitation among officials in making decisions. Therefore, legal reform is required through the revision of the Anti-Corruption Law, the drafting of technical guidelines, capacity-building for law enforcement, and the protection of official discretion in accordance with the principles of good governance. Thus, a reconstruction of construction law focused on justice, legal certainty, and public benefit is expected to deliver infrastructure that is high-quality, sustainable, and capable of providing optimal economic benefits for society.
Co-Authors Agus Mulyawan, Agus Ahmad Syaufi Ekasari*, Devy Silvana F. Dirun, Wikarya Fathanah, Sri Fitriani*, Linda Rezky Muhammad Hadin Muhjad, Muhammad Hadin Mustika, Cindyva Thalia Pamungkas, Agung Rachmadi Usman, Rachmadi Saprudin Saprudin, Saprudin Suprapto Suprapto Suprapto Suprapto Tornado, Anang Shophan