<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis struktur, pelaksanaan, serta tantangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2024. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, kajian ini mengidentifikasi bahwa struktur pendapatan Kota Padang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dioptimalkan secara maksimal. Di sisi lain, alokasi belanja masih didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja pegawai, yang mengurangi kapasitas fiskal untuk pembiayaan pembangunan yang bersifat produktif. Masalah perencanaan yang lemah, ketimpangan alokasi anggaran antarwilayah, serta rendahnya efisiensi pelaksanaan program turut menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Diperlukan penguatan tata kelola keuangan daerah melalui integrasi sistem digital (SIPD), transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, serta pengembangan strategi fiskal berkelanjutan yang berbasis kebutuhan riil dan prinsip value for money. Dengan demikian, APBD diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Padang secara menyeluruh.]]>
Copyrights © 2025
