Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sosial Humaniora Sigli Journal of English Language and Education Multiverse: Open Multidisciplinary Journal Polyscopia Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced
Mudhoffar, Khosyi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Ekonomi Politik Energi Terbarukan: Peluang dan Tantangan di Indonesia Mudhoffar, Khosyi; Magriasti, Lince
Multiverse: Open Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57251/multiverse.v3i1.1382

Abstract

This study explores the political economy of renewable energy in Indonesia, focusing on the opportunities and challenges inherent in transitioning to sustainable energy sources. The research addresses critical questions regarding the effectiveness of current policies, the role of political and economic stakeholders, and the barriers to large-scale implementation of renewable energy projects. Employing a mixed-methods approach, this study combines quantitative data analysis of policy impacts and energy outputs with qualitative interviews of key stakeholders, including policymakers, industry leaders, and environmental advocates. The findings indicate that while Indonesia possesses significant potential for renewable energy, substantial obstacles remain, including regulatory inconsistencies, insufficient infrastructure, and economic dependencies on fossil fuels. The study concludes that for Indonesia to fully realize its renewable energy potential, a cohesive policy framework that integrates economic incentives and political support is essential. This research provides actionable insights into how Indonesia can overcome these barriers and outlines strategic recommendations for fostering a more sustainable and resilient energy sector.
Implementasi Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Mudhoffar, Khosyi; Frinaldi, Aldri; Roberia, Roberia
Polyscopia Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57251/polyscopia.v1i3.1360

Abstract

This study explores the implementation of the principles of administrative law in efforts to achieve good governance in Indonesia. The background of the research highlights the importance of administrative law principles in strengthening transparency, accountability, and efficiency in public administration. The main research question addresses how the principles of administrative law are applied in governmental practices and their impact on the quality of governance. The research methodology used is qualitative, employing a case study approach that combines document analysis, in-depth interviews with government officials, and direct observations. The findings indicate that the implementation of administrative law principles has improved transparency and accountability, but significant challenges remain in terms of consistent application and comprehensive understanding at various levels of government. The conclusion of the study emphasizes that effective application of administrative law principles requires strong commitment from all stakeholders and enhanced capacity through ongoing training and education. The author argues that strengthening the supporting legal and policy framework, along with active participation from civil society, is crucial for achieving good governance.
Transformasi Budaya Organisasi dalam Mendorong Perilaku Inovatif Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus di Sektor Publik Indonesia Mudhoffar, Khosyi; Frinaldi, Aldri
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 2 No. 4 (2024): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v2i4.273

Abstract

Transformasi budaya organisasi memainkan peran strategis dalam mendorong perilaku inovatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sektor publik Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana transformasi budaya organisasi dapat meningkatkan perilaku inovatif di kalangan PNS? Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa instansi sektor publik yang telah berhasil mengimplementasikan inovasi budaya organisasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai inovasi yang diintegrasikan dalam budaya organisasi, seperti kolaborasi, adaptabilitas, dan orientasi pada hasil, secara signifikan mendorong kreativitas dan efisiensi kerja PNS. Selain itu, kepemimpinan transformasional dan pelibatan pegawai dalam pengambilan keputusan menjadi faktor kunci keberhasilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi budaya organisasi bukan hanya memengaruhi perilaku individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk inovasi berkelanjutan. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat strategi transformasi budaya organisasi di sektor publik guna meningkatkan daya saing dan efektivitas layanan publik.
PERDEBATAN EPISTEMOLOGIS: POSITIVISME VERSUS NON-POSITIVISME DALAM TEORI HUKUM Mudhoffar, Khosyi; Fatimah, Siti; Fitrisia, Azmi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2381

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi perdebatan epistemologis antara positivisme dan non-positivisme dalam teori hukum dengan menyoroti pertanyaan mendasar tentang sifat, sumber, dan legitimasi hukum. Melalui analisis filosofis yang mendalam, penelitian ini memperdebatkan pandangan positivistik yang menekankan otonomi hukum dari pertimbangan moral dengan perspektif non-positivistik yang menyoroti keterkaitan hukum dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Metode penelitian melibatkan pendekatan multidisiplin dan analisis kritis terhadap teori-teori hukum yang ada. Hasilnya menggambarkan kompleksitas dalam penafsiran dan penerapan hukum dalam masyarakat, dengan implikasi yang luas dalam praktik hukum, kebijakan, dan kontrol kekuasaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sementara positivisme menawarkan kerangka kerja yang jelas dan dapat diuji secara empiris, non-positivisme menyoroti aspek moral dan keadilan yang esensial dalam hukum. Namun, penelitian ini juga menegaskan perlunya pendekatan yang holistik yang memadukan elemen-elemen positivistik dan non-positivistik untuk memahami dan menerapkan hukum secara efektif dalam masyarakat yang kompleks.Kata kunci: Perdebatan epistemologis; positivisme; non-positivisme; teori hukum; nilai moral.
Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2024 Mudhoffar, Khosyi; Frinaldi, Aldri; Asnil, Asnil; Putri, Nora Eka
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.29473

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis struktur, pelaksanaan, serta tantangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2024. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, kajian ini mengidentifikasi bahwa struktur pendapatan Kota Padang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dioptimalkan secara maksimal. Di sisi lain, alokasi belanja masih didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja pegawai, yang mengurangi kapasitas fiskal untuk pembiayaan pembangunan yang bersifat produktif. Masalah perencanaan yang lemah, ketimpangan alokasi anggaran antarwilayah, serta rendahnya efisiensi pelaksanaan program turut menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Diperlukan penguatan tata kelola keuangan daerah melalui integrasi sistem digital (SIPD), transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, serta pengembangan strategi fiskal berkelanjutan yang berbasis kebutuhan riil dan prinsip value for money. Dengan demikian, APBD diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Padang secara menyeluruh.
The Paradox of Decentralization: Centralized Administrative Governance during the New Order Era in Indonesia Mudhoffar, Khosyi; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince; Naldi, Hendra
Journal of English Language and Education Vol 10, No 6 (2025)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jele.v10i6.1100

Abstract

This article examines the implementation of decentralization and public administration management during Indonesia’s New Order era, focusing on how decentralization was practiced within a highly centralized power structure. Based on a qualitative literature review and content analysis of secondary sources, including government regulations, policy documents, and academic studies, the research explores the gap between the formal narrative of regional autonomy and the reality of central control. It is found that although the legal framework for regional autonomy was established through Law No. 5 of 1974, the actual governance practice centralized decision-making in the hands of the central government. The New Order regime employed administrative decentralization and developmentalist ideology to legitimize central control over local governments. The military's involvement in local bureaucracy and the absence of local democracy further reinforced centralization. This centralized legacy has had a long-term impact on the capacity and quality of regional governance in the post-reform era. Therefore, decentralization in Indonesia requires deep structural and cultural reforms to realize democratic and effective regional autonomy
Co-Authors Aldri Frinaldi Asnil Asnil Fitrisia, Azmi Hendra Naldi Lince Magriasti Nora Eka Putri Roberia, Roberia Siti Fatimah