Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Ekonomi Politik Energi Terbarukan: Peluang dan Tantangan di Indonesia Mudhoffar, Khosyi; Magriasti, Lince
Multiverse: Open Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57251/multiverse.v3i1.1382

Abstract

This study explores the political economy of renewable energy in Indonesia, focusing on the opportunities and challenges inherent in transitioning to sustainable energy sources. The research addresses critical questions regarding the effectiveness of current policies, the role of political and economic stakeholders, and the barriers to large-scale implementation of renewable energy projects. Employing a mixed-methods approach, this study combines quantitative data analysis of policy impacts and energy outputs with qualitative interviews of key stakeholders, including policymakers, industry leaders, and environmental advocates. The findings indicate that while Indonesia possesses significant potential for renewable energy, substantial obstacles remain, including regulatory inconsistencies, insufficient infrastructure, and economic dependencies on fossil fuels. The study concludes that for Indonesia to fully realize its renewable energy potential, a cohesive policy framework that integrates economic incentives and political support is essential. This research provides actionable insights into how Indonesia can overcome these barriers and outlines strategic recommendations for fostering a more sustainable and resilient energy sector.
Implementasi Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Mudhoffar, Khosyi; Frinaldi, Aldri; Roberia, Roberia
Polyscopia Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57251/polyscopia.v1i3.1360

Abstract

This study explores the implementation of the principles of administrative law in efforts to achieve good governance in Indonesia. The background of the research highlights the importance of administrative law principles in strengthening transparency, accountability, and efficiency in public administration. The main research question addresses how the principles of administrative law are applied in governmental practices and their impact on the quality of governance. The research methodology used is qualitative, employing a case study approach that combines document analysis, in-depth interviews with government officials, and direct observations. The findings indicate that the implementation of administrative law principles has improved transparency and accountability, but significant challenges remain in terms of consistent application and comprehensive understanding at various levels of government. The conclusion of the study emphasizes that effective application of administrative law principles requires strong commitment from all stakeholders and enhanced capacity through ongoing training and education. The author argues that strengthening the supporting legal and policy framework, along with active participation from civil society, is crucial for achieving good governance.
PERDEBATAN EPISTEMOLOGIS: POSITIVISME VERSUS NON-POSITIVISME DALAM TEORI HUKUM Mudhoffar, Khosyi; Fatimah, Siti; Fitrisia, Azmi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2381

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi perdebatan epistemologis antara positivisme dan non-positivisme dalam teori hukum dengan menyoroti pertanyaan mendasar tentang sifat, sumber, dan legitimasi hukum. Melalui analisis filosofis yang mendalam, penelitian ini memperdebatkan pandangan positivistik yang menekankan otonomi hukum dari pertimbangan moral dengan perspektif non-positivistik yang menyoroti keterkaitan hukum dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Metode penelitian melibatkan pendekatan multidisiplin dan analisis kritis terhadap teori-teori hukum yang ada. Hasilnya menggambarkan kompleksitas dalam penafsiran dan penerapan hukum dalam masyarakat, dengan implikasi yang luas dalam praktik hukum, kebijakan, dan kontrol kekuasaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sementara positivisme menawarkan kerangka kerja yang jelas dan dapat diuji secara empiris, non-positivisme menyoroti aspek moral dan keadilan yang esensial dalam hukum. Namun, penelitian ini juga menegaskan perlunya pendekatan yang holistik yang memadukan elemen-elemen positivistik dan non-positivistik untuk memahami dan menerapkan hukum secara efektif dalam masyarakat yang kompleks.Kata kunci: Perdebatan epistemologis; positivisme; non-positivisme; teori hukum; nilai moral.
Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2024 Mudhoffar, Khosyi; Frinaldi, Aldri; Asnil, Asnil; Putri, Nora Eka
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.29473

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis struktur, pelaksanaan, serta tantangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2024. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, kajian ini mengidentifikasi bahwa struktur pendapatan Kota Padang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dioptimalkan secara maksimal. Di sisi lain, alokasi belanja masih didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja pegawai, yang mengurangi kapasitas fiskal untuk pembiayaan pembangunan yang bersifat produktif. Masalah perencanaan yang lemah, ketimpangan alokasi anggaran antarwilayah, serta rendahnya efisiensi pelaksanaan program turut menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Diperlukan penguatan tata kelola keuangan daerah melalui integrasi sistem digital (SIPD), transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, serta pengembangan strategi fiskal berkelanjutan yang berbasis kebutuhan riil dan prinsip value for money. Dengan demikian, APBD diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Padang secara menyeluruh.