<![CDATA[Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di wilayah Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Bireuen berada pada tahap komplek, Keluarga sebagai benteng untuk melindungi anak dari Korban Pemerkosaan justru menjadi pelaku dalam beberapa kasus. Selain itu Peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum berorientasi pada korban akan tetapi lebih menekankan perlindungan terhadap pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan adalah tanggung jawab bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa hak-hak anak korban pemerkosaan masih belum sepenuhnya dilindungi dengan baik hingga saat ini. Adapun tantangan dalam hal ini yaitu berupa jumlah penyidik anak yang masih terbatas, kesulitan dalam membuktikan dugaan pelaku pemerkosaan terhadap anak, kurangnya efektivitas pendampingan hukum oleh advokat, serta kekurangan fasilitas dan kesadaran keluarga korban akan hukum, yang dapat mempengaruhi pelaporan ke polisi. Upaya yang dilakukan dalam menghpdi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan perlindungan hukum preventif yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemerintah, serta melaksanakan perlindungan represif. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi korban dan keluarga mereka, menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dan meningkatkan jumlah tenaga profesional yang terlatih dalam menangani korban tindak pidana pemerkosaan serta aspek hukum yang relevan.]]>
Copyrights © 2025
