<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perbandingan kebijakan hukum legalisasi penggunaan ganja untuk keperluan medis antara Indonesia dan Kanada. Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dan komparatif retrospektif, penelitian menelaah sumber hukum primer Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan Cannabis Act 2018 di Kanada serta regulasi turunan dan literatur ilmiah terkait. Hasil analisis mengungkap bahwa Indonesia menerapkan model represif terbatas, di mana ganja hanya diizinkan untuk penelitian dalam jumlah sangat kecil dengan izin khusus Menteri Kesehatan, tanpa jalur distribusi medis yang jelas. Sebaliknya, Kanada mengadopsi kerangka regulasi terintegrasi yang memadukan akses medis dan rekreasional, mengatur produksi, distribusi berlisensi, kontrol mutu, pelabelan, dan mekanisme budidaya pribadi. Perbandingan ini mengidentifikasi hambatan birokrasi dan stigma sosial di Indonesia, serta keunggulan sistem kontrol mutu dan pendanaan riset di Kanada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyederhanaan prosedur perizinan, adopsi prinsip evidence-based policy, dan revisi Undang-Undang Narkotika dapat membuka ruang bagi pengembangan ganja medis yang lebih proporsional di Indonesia. Temuan ini diharapkan menjadi dasar normatif dan praktis bagi reformasi kebijakan narkotika yang menghormati hak atas kesehatan dan mendorong inovasi ilmiah.]]>
Copyrights © 2025
