Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Arju Sethiawanza
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN DELIK PERZINAHAN MELALUI ADAT SERAWAI DI DESA PADANG PELAWI KABUPATEN BENGKULU SELATAN Arju Sethiawanza; Muhammad Alvin Sandjaya; Muhammad Micola Valito; Nizam Tazmi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i3.12711

Abstract

This study aims to determine and analyze the qualifications of adultery crimes in the customary law system in Indonesia. To determine and analyze the settlement of adultery crimes through the Serawai customary law mechanism. The research method used in this study uses empirical legal research and an empirical legal approach, namely a non-doctrinal approach. The results of the study regarding the settlement of customary violations related to adultery in the Serawai Bengkulu Selatan custom are reports from residents, reports to the village head, summons or notification of customary officials, customary hearings, decisions of deliberations at the customary council, and implementation of customary ceremonies. The form of sanctions for customary violations related to adultery according to the Serawai Bengkulu Selatan custom is that the perpetrator of the customary violation apologizes to the community for the actions he has committed, makes a letter of agreement that aims for the perpetrator not to repeat his actions again and gives a warning to others so that the same violation does not occur, pays customary fines, cleans the village, marries, and is expelled or exiled to another area. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi delik perzinaan dalam sistem hukum Adat di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Delik perzinaan melalui mekanisme Hukum Adat Serawai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan hukum empiris yaitu pendekatan nondoktrinal. Hasil penelitian mengenai penyelesaian pelanggaran adat yang berkaitan dengan perzinahan adat Serawai Bengkulu Selatan adalah laporan dari warga, laporan kepada kepala desa, pemanggilan atau pemberitahuan pejabat adat, sidang adat, keputusan musyawarah pada dewan adat, dan pelaksanaan upacara adat. Bentuk sanksi pelanggaran adat yang berkaitan dengan pezinahan menurut adat Serawai Bengkulu Selata yaitu, pelaku pelanggaran adat meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya, membuat surat perjanjian yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan teguran kepada orang lain agar tidak terjadi pelanggaran yang sama, membayar denda adat, cuci kampung, menikahkan, dan diusir atau dibuang ke daerah lain.
ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP LEGALISASI PENGGUNAAN GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS ANTARA INDONESIA DENGAN KANADA Dhaneswara, Adithya Farelio; Arju Sethiawanza; Muhammad Micola Valito; Muhammad Wahyu Harmiko
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i4.12795

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan kebijakan hukum legalisasi penggunaan ganja untuk keperluan medis antara Indonesia dan Kanada. Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dan komparatif retrospektif, penelitian menelaah sumber hukum primer Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan Cannabis Act 2018 di Kanada serta regulasi turunan dan literatur ilmiah terkait. Hasil analisis mengungkap bahwa Indonesia menerapkan model represif terbatas, di mana ganja hanya diizinkan untuk penelitian dalam jumlah sangat kecil dengan izin khusus Menteri Kesehatan, tanpa jalur distribusi medis yang jelas. Sebaliknya, Kanada mengadopsi kerangka regulasi terintegrasi yang memadukan akses medis dan rekreasional, mengatur produksi, distribusi berlisensi, kontrol mutu, pelabelan, dan mekanisme budidaya pribadi. Perbandingan ini mengidentifikasi hambatan birokrasi dan stigma sosial di Indonesia, serta keunggulan sistem kontrol mutu dan pendanaan riset di Kanada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyederhanaan prosedur perizinan, adopsi prinsip evidence-based policy, dan revisi Undang-Undang Narkotika dapat membuka ruang bagi pengembangan ganja medis yang lebih proporsional di Indonesia. Temuan ini diharapkan menjadi dasar normatif dan praktis bagi reformasi kebijakan narkotika yang menghormati hak atas kesehatan dan mendorong inovasi ilmiah.
Peran Hukum Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Antara Hak Dan Kewajiban Arju Sethiawanza
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/4cewwz38

Abstract

 Era digital ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan berbagi informasi. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok membuka peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi publik, menyebarkan pandangan pribadi, serta berbicara tentang isu-isu sosial, politik, dan budaya. Kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara universal adapun alasan penulis mengangkat topik ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan hukum yang lebih adil dan jelas dalam melindungi kebebasan berpendapat di media sosial, sekaligus mendorong penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto (2007), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan peran hukum dalam menjaga kebebasan berpendapat di media sosial serta pembatasannya dalam konteks ketertiban dan keamanan. Pentingnya menyeimbangkan hak kebebasan berpendapat dan kewajiban hukum di media sosial tidak dapat diabaikan. Keseimbangan ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.1.        Peran hukum dalam menjaga kebebasan berpendapat di media sosial adalah aspek yang krusial dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Hukum di Indonesia, terutama yang diatur dalam UUD 1945 dan UU ITE, memberikan dasar hukum bagi kebebasan berpendapat sambil menetapkan batasan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan. Namun, penegakan hukum sering kali menemui tantangan, seperti kesulitan dalam mendeteksi konten negatif dan ambiguitas dalam interpretasi hukum. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang bijak dan edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam berpendapat di media sosial sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang aman dan konstruktif bagi kebebasan berpendapat
Co-Authors Dhaneswara, Adithya Farelio Muhammad Alvin Sandjaya Muhammad Micola Valito Muhammad Wahyu Harmiko Nizam Tazmi