Penelitian ini berjudul Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia, yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian frasa sesuai kebutuhan dalam pengaturan jumlah kementerian dengan prinsip good governance, serta menilai urgensi pengaturan jumlah kementerian secara lebih konkret dan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti juga mengkaji teori hukum, politik hukum, dan prinsip-prinsip good governance seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah kementerian memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Frasa ini tidak cukup spesifik untuk memastikan pembentukan kementerian baru dapat mendukung prinsip-prinsip good governance.
Copyrights © 2025