Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam : Legal Politics of Regulating Women's Participation in Positive Law and Islamic Law Pramudia Kelana Prawibumi; Akhmat Yanuari Putra; Mbareb Slamat Pambudi; Akhmad Saripudin; Muhammad Ridha Ramadhan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5953

Abstract

Penelitian ini mengkaji politik hukum pengaturan partisipasi perempuan dalam konteks hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perkembangan kebijakan hukum terkait keterlibatan perempuan dalam ranah publik, membandingkan perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pengaturan partisipasi perempuan, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Hukum positif Indonesia telah mengadopsi prinsip kesetaraan gender, namun interpretasi hukum Islam masih beragam. Diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan pemahaman kontekstual hukum Islam untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif gender.
Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia: Dynamics of Legal Politics in the Fat Cabinet of Ministries in Indonesia Muhammad Ridha Ramadhan; Mirza Satria Buana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7541

Abstract

Penelitian ini berjudul Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia, yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian frasa sesuai kebutuhan dalam pengaturan jumlah kementerian dengan prinsip good governance, serta menilai urgensi pengaturan jumlah kementerian secara lebih konkret dan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti juga mengkaji teori hukum, politik hukum, dan prinsip-prinsip good governance seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah kementerian memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Frasa ini tidak cukup spesifik untuk memastikan pembentukan kementerian baru dapat mendukung prinsip-prinsip good governance.