<![CDATA[ Penertiban aset daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan tata kelola aset yang tertib, sah, dan berdaya guna. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali menimbulkan konflik, terutama ketika berkaitan dengan penggusuran warga yang telah lama menempati lahan tanpa kepastian hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penggusuran yang terjadi dalam implementasi kebijakan penertiban aset oleh Pemerintah Provinsi Lampung di wilayah Sukarame. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban aset di Sukarame belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan sosial dan hak atas tempat tinggal yang layak. Kurangnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat terdampak serta minimnya solusi alternatif memperparah ketegangan di lapangan. Selain itu, aspek legalitas status lahan dan lemahnya partisipasi publik menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. ]]>
Copyrights © 2025
