<![CDATA[Penelitian ini menganalisis aspek yuridis kebijakan subsidi kendaraan listrik di Indonesia serta dampaknya terhadap persaingan usaha di sektor otomotif. Kebijakan subsidi kendaraan listrik diterapkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan, melalui berbagai regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 jo. Nomor 79 Tahun 2023 dan peraturan menteri terkait. Namun, pemberian subsidi ini berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan ketidakseimbangan persaingan, khususnya antara produsen kendaraan listrik dan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menelaah relevansi kebijakan subsidi terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun subsidi kendaraan listrik sah sebagai instrumen intervensi negara, implementasinya harus tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha agar tidak menimbulkan hambatan masuk pasar atau mematikan industri kendaraan konvensional yang telah lama menjadi sumber pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar tujuan lingkungan tercapai tanpa mengorbankan keadilan persaingan dalam industri otomotif nasiona.]]>
Copyrights © 2025
