Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pendidikan dan Konseling Journal Of World Science Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Ilmu Multidisplin DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Ernestha Uba Wohon
Universitas Katolik Widya Mandira
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yustinus Pedo; Finsensius Samara; Yohanes Umbu Sogara; Rudolfus Talan; Maria T.Geme; Mikael Feka; D.W. Rabawati; Benediktus Peter Lay; Egidius Taimenas; Yohanes Arman
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11883

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang -kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 100 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu.
Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tetaf Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.14126

Abstract

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5, meningkat sebesar 0,09 poin dibanding tahun 2021. Namun kenaikan ini masih belum bisa diapresiasi karena IPK di bawah 50 menunjukan Indonesia masih rawan korupsi. Agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin masif dan intensif, maka seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, tidak terkecuali siswa sekolah menengah pertama. Siswa sekolah menengah pertama dapat mengambil peran melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya membangun integritas diri. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah menumbuhkan nilai-nilai Anti Korupsi pada siswa sekolah menengah pertama dengan cara sosialisasi nilai-nilai Anti Korupsi. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melalui pembelajaran dengan media video mapun diagram pohon. Metode ini digunakan agar pemahaman akan nilai-nilai Anti Korupsi sejak dini lebih dipahami dan diterapkan nilai-nilai Anti Korupsi seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin dan adil. Hasil pengabdian menunjukan bahwa ada peningkatan pemahaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa sekolah menengah pertama.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Komposisi Produk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.206 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.9857

Abstract

Pada era ini diperkirakan persaingan di Indonesia akan semakin tajam dalam memperebutkan pasar karena Indonesia merupakan pasar potensial bagi produksi luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pencantuman komposisi produk pada penandaan kemasan suplemen makanan. penelitian ini menjelaskan Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Komposisi Produk Pada Penandaan Kemasan Suplemen Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka tipe penelitian yang digunakan yakni Penelitian Yuridis Normatif. Memproduksi suplemen makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan dengan menggunakan bahan baku sapi yang tercemar DNA babi. Memproduksi suplemen makanan yang tidak sesuai dengan produk yang didaftarkan di BPOM.
Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Bongkar Muat Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Perjanjian Di Kota Kupang Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.082 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.9896

Abstract

Bhanda Ghara Reksa bertanggung jawab atas keselamatan penerima dan penyerahan barang, kebenaran laporan yang disampaikan dan mengatur penggunaan jasa tenaga kerja bongkar muat. Kelancaran arus barang dapat tercapai apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan penggunaan peralatan bongkar muat yang memadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan bongkar muat terhadap keselamatan barang dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Adhiguna Putera sebagai Costumer dengan PT. Bhanda Ghara Reksa Logistics (Persero) Divre Kupang sebagai Vendor nya, Apa Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan bongkar muat dan Bagaimana cara penanggulangan dalam pelaksanaan bongkar muat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dua metodologi yaitu, pertama metode Interview (Wawancara) yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pimpinan perusahaan dan karyawan. Kedua metode observasi atau pengamatan dilapangan guna untuk mengumpulkan data dari tempat kegiatan pelaksanaan bongkar muat berlangsung. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, batas tanggung jawab perusahaan bongkar muat yaitu tercapainya kelancaran dan kegiatan keselamatan bongkar muat barang angkutan, tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan bongkar muat. Kekurangan dan kerugian yang disebabkan oleh perusahaan akibat kelalaian dari pihak perusahaan maka pihak perusahaan harus menganti kerugian tersebut sesuai kesepakatan yang dilakukan. Hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan bongkar muat sangat bervariasi sehigga diperlukan koordinasi para pihak dalam menyelesaikan hambatan yang timbul dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan cara musyawah dan mufakat. Hambatan yang dihadapi dalam proses bongkar muat diantaranya berupa Faktor Cuaca, Faktor Alat, Faktor Keterlambatan Angkutan Darat (waiting truck), Faktor Kondisi Muatan dan Faktor Keamanan. Perusahaan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja dalam menangani pelaksanaan tanggung jawabnya tentang kerusakan/kekurangan muatan dalam proses bongkar muat.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB LEMAHNYA KEDUDUKAN KONSUMEN DIBANDINGKAN PELAKU USAHA DI INDONESIA Wohon, Ernesta Uba; Tija, Laura Berenika Apriliani; Siwemole, Louise Mariano Ngiso Artono; Donpiera, Giovanni Lucianus M.; Wallep, Imanuel Markutoja
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management Vol. 5 No. 2 (2025): Bussman Journal | Mei - Agustus 2025
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/buss.v5i2.398

Abstract

The weak position of consumers against business actors is a very important issue in the context of consumer protection in Indonesia. Consumers are often at a disadvantage because business actors have greater economic power, information, and legal access. In today's digital era and free market, consumer protection challenges are increasingly complex, especially with the emergence of digital products and services that are not yet fully regulated in consumer protection regulations. This can reduce consumer loyalty and damage the reputation of irresponsible business actors. The research method used in this research study is normative legal research. Thus, this research is very important because it aims to identify and analyze the factors that cause the weak position of consumers in relations with business actors in Indonesia. In addition, this research is also important because it aims to analyze the impact of the weak position of consumers on the national economic system and identify its influence on the level of public trust in business actors in Indonesia. By doing so, it is expected that the position of consumers in Indonesia can become stronger and optimally protected
PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MATAWAI ATU Da Santo, Maria Fransiska Owa; Wohon, Ernesta Uba; Ngebos, Filemon Fridolino; Rade, Stefanus Don; Sumanti, Genoveva
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 2 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Juni 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i2.3998

Abstract

Matawai Atu Village in Umalulu District, East Sumba Regency, is known for its high rate of labor migration abroad, especially through non-procedural or illegal channels. The community faces a lack of awareness about the legal processes for the placement of Indonesian Migrant Workers (IMWs) and limited access to information regarding their legal protection. This community service project aimed to improve public understanding of proper migration procedures and raise awareness of the legal and social risks associated with non-procedural migration. The method used was legal education through interactive lectures and group discussions, supported by the distribution of educational materials. The activity was held on May 28, 2025, at the Matawai Atu Village Office and involved active participation from local residents. Qualitative data were gathered through observations and questions raised during the sessions. The materials covered key topics such as the definition and rights of IMWs, legal frameworks, the role of BP2MI, and the dangers of undocumented migration. The results indicated a significant increase in participants’ understanding of the importance of legal procedures and greater awareness of institutional protection. This activity also encouraged the involvement of local leaders in preventing illegal labor migration. Continued efforts are needed to ensure sustainable legal awareness among communities vulnerable to unsafe migration practices.
Analisis Yuridis Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha Ngebos, Filemon Fridolino; Da Santo, Maria Owa; Wohon, Ernesta Uba
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1085

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis kebijakan subsidi kendaraan listrik di Indonesia serta dampaknya terhadap persaingan usaha di sektor otomotif. Kebijakan subsidi kendaraan listrik diterapkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan, melalui berbagai regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 jo. Nomor 79 Tahun 2023 dan peraturan menteri terkait. Namun, pemberian subsidi ini berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan ketidakseimbangan persaingan, khususnya antara produsen kendaraan listrik dan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menelaah relevansi kebijakan subsidi terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun subsidi kendaraan listrik sah sebagai instrumen intervensi negara, implementasinya harus tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha agar tidak menimbulkan hambatan masuk pasar atau mematikan industri kendaraan konvensional yang telah lama menjadi sumber pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar tujuan lingkungan tercapai tanpa mengorbankan keadilan persaingan dalam industri otomotif nasiona.
Regional State-Owned Enterprises, Regional Heads, And The Pancasila Welfare State In A Deconstructive Perspective Santo, Maria Fransiska Owa da; Wulansari, Catarina Dewi; Sembiring, Sentosa; Wohon, Ernesta Uba; Rade, Stefanus Don
Journal of World Science Vol. 4 No. 7 (2025): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v4i7.1462

Abstract

This research responds to the debate regarding the legal status of Regional Companies (Regional Companies) and the legal position of regional heads in their management. With a legal deconstruction approach, this study aims to find the fundamental meaning of the formation of a legal entity of a Regional Company, which is expected to provide legal certainty for local governments, communities, and third parties who want to collaborate. The method used is normative legal research with a focus on the discovery of law in concreto, which requires the analysis of previous legal norms. This study includes observations of the management of Regional Companies to understand the dynamics of the relationship between the legal status of Regional Companies, regional heads, and the principles of the welfare state in the context of economic development. The resulting legal arguments are expected to explain the dilemma of the legal status of Regional Companies which lie between public and private law, as well as their impact on the institutional, financial, and responsibility of regional heads. The analysis process is carried out by the method of systematizing legal materials in a descriptive manner, explicit explanations, and prescriptive improvements through legal interpretation.
Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Metode Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Kabupaten Timor Tengah Utara lay, Benediktus Peter; Don Rade, Stefanus; Geme, Maria Theresia; Wohon, Ernesta Uba; Lobo, Ferdinandus; Ngompat, Yohanes Leonardus
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.443

Abstract

Peraturan desa menjadi salah satu peroblema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap memunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di Desa Bitefa Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.
Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang Maran, Mary Grace Megumi; Lay, Benediktus Peter; Rade, Stefanus Don; Faot, Petrus; Carmo, Jacinta Da Reissureicao do; Ngompat, Yohanes Leonardus; Geme, Maria Theresia; Pedo, Yustinus; Rabawati, Dwityas Witarti; Samara, Finsensius; Lobo, Ferdinandus Ngau; Wohon, Ernesta Uba; Arman, Yohanes; Santo, Maria Fransiska Owa da
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1818

Abstract

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat ha katas tanah dengan cara yang terjangkau. Namun dalam kenyataannya masih ada masyarakat di Kelurahan Manulai II yang belum sadar dan belum mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu Permasalahan yang ditangani dalam kegiatan ini terkait permasalahan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Berdasarkan permasalahan tersebut maka diselenggarakan kegiatan penyuluhan hukum tentang PTSL di Kelurahan Manulai II. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PTSL. Dalam kegiatan tersebut tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan informasi-informasi terkait PTSL yakni pengertian yuridis mengenai pendaftaran tanah dan PTSL, dasar hukum PTSL, objek PTSL, manfaat masyarakat mengikuti PTSL, pembiayaan dalam PTSL, dan tahapan pelaksanaan PTSL yang terdiri dari 12 tahapan. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat Kelurahan Manulai II dengan turut hadir dan berpartisipasi dalam diskusi.
Co-Authors Benediktus Peter Lay Carmo, Jacinta Da Reissureicao do D.W. Rabawati Da Santo, Maria Owa Donpiera, Giovanni Lucianus M. Egidius Taimenas Faot, Petrus Ferdinandus Lobo Finsensius Samara Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Lobo, Ferdinandus Ngau Maran, Mary Grace Megumi Maria Fransiska Owa da Santo Maria T.Geme Mikael Feka Ngebos, Filemon Fridolino Nurwijayanti Rabawati, Dwityas Witarti Rade, Stefanus Don Rudolfus Talan Samara, Finsensius Santo, Maria Fransiska Owa da Sentosa Sembiring Siwemole, Louise Mariano Ngiso Artono Stefanus Don Rade Sumanti, Genoveva Tija, Laura Berenika Apriliani Wallep, Imanuel Markutoja Wulansari, Catarina Dewi Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara