Garuda - Garba Rujukan Digital

THE FORMS AND MEANINGS OF THE LELAK LOCE RENDA FOLKSONG IN MANGGARAI LANGUAGE Bustan, Fransiskus; Un Bria, Florens Max; Bustan Do, Natalia Tanti; Ngebos, Filemon Fridolino; Semiu, Andreas Wanggar; Husen, Alsiana Tati Murni
Academic Journal of Educational Sciences Vol 8 No 2 (2024): December
Publisher : Postgraduate School, Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/ajes.v8i2.20231

This study describes the relationship of Manggarai language, Manggarai culture, and conceptualization of Manggarai society as members of Manggarai ethnic group in viewing and making sense of the world, as reflected as reflected in the forms and meanings of linguistic phenomena in the text of the Lelak Loce Renda folksong in Manggarai language as the reflection of Manggarai culture as the identity marker of Manggarai society as members of Manggarai ethnic group. The study is descriptive-qualitative. The study is viewed from cultural linguistics as one of the new theoretical perspectives in cognitive linguistics which explores the relationship of language, culture, and conceptualization. The result of study shows that the forms and meanings of linguistic phenomena used in the text of the Lelak Loce Renda folksong are unique and specific to Manggarai culture as parent culture in which Manggarai language is embedded. The contents stored in the forms of linguistic phenomena in the text of the Lelak Loce Renda folksong serve a set of meanings which are interconnected to one another in designating the ways Manggarai society view and make sense of the world. The prominent meanings implied the forms of linguistic phenomena used in the text of the Lelak Loce Renda folksong are social, economic, religious, and educational meaning

PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MATAWAI ATU Da Santo, Maria Fransiska Owa; Wohon, Ernesta Uba; Ngebos, Filemon Fridolino; Rade, Stefanus Don; Sumanti, Genoveva
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 2 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Juni 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i2.3998

Matawai Atu Village in Umalulu District, East Sumba Regency, is known for its high rate of labor migration abroad, especially through non-procedural or illegal channels. The community faces a lack of awareness about the legal processes for the placement of Indonesian Migrant Workers (IMWs) and limited access to information regarding their legal protection. This community service project aimed to improve public understanding of proper migration procedures and raise awareness of the legal and social risks associated with non-procedural migration. The method used was legal education through interactive lectures and group discussions, supported by the distribution of educational materials. The activity was held on May 28, 2025, at the Matawai Atu Village Office and involved active participation from local residents. Qualitative data were gathered through observations and questions raised during the sessions. The materials covered key topics such as the definition and rights of IMWs, legal frameworks, the role of BP2MI, and the dangers of undocumented migration. The results indicated a significant increase in participants’ understanding of the importance of legal procedures and greater awareness of institutional protection. This activity also encouraged the involvement of local leaders in preventing illegal labor migration. Continued efforts are needed to ensure sustainable legal awareness among communities vulnerable to unsafe migration practices.

Analisis Yuridis Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha Ngebos, Filemon Fridolino; Da Santo, Maria Owa; Wohon, Ernesta Uba
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1085

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis kebijakan subsidi kendaraan listrik di Indonesia serta dampaknya terhadap persaingan usaha di sektor otomotif. Kebijakan subsidi kendaraan listrik diterapkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan, melalui berbagai regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 jo. Nomor 79 Tahun 2023 dan peraturan menteri terkait. Namun, pemberian subsidi ini berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan ketidakseimbangan persaingan, khususnya antara produsen kendaraan listrik dan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menelaah relevansi kebijakan subsidi terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun subsidi kendaraan listrik sah sebagai instrumen intervensi negara, implementasinya harus tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha agar tidak menimbulkan hambatan masuk pasar atau mematikan industri kendaraan konvensional yang telah lama menjadi sumber pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar tujuan lingkungan tercapai tanpa mengorbankan keadilan persaingan dalam industri otomotif nasiona.

Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Kepailitan sebagai Solusi Penyelesaian Utang-Piutang di Indonesia Kelfin Eka Putra Banu; Richardus Wesly Teka; Claudio Xaverius Oematan; Alexadros Mone; Fransiska Owa Da Santo; Filemon Fridolino Ngebos
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.6063

Debt-receivable problems are classic problems in economic activities that if not resolved properly can result in legal uncertainty and losses to the parties involved. One of the legal instruments provided in the Indonesian legal system to resolve these disputes is through the bankruptcy mechanism. This study aims to review the legal provisions regarding bankruptcy as regulated in Law Number 37 of 2004 and evaluate the effectiveness of its implementation as a solution to resolving debt-receivable problems. The method used in this study is the normative legal approach, by reviewing statutory provisions, legal doctrine, and court decisions. The results of the study indicate that although normatively the bankruptcy mechanism has a clear legal structure, its implementation in the field still faces obstacles in terms of process efficiency, protection of creditor and debtor rights, and supervision of curators. Therefore, policy updates and optimization of the function of judicial institutions are needed to increase public trust in this mechanism.

Analisis Yuridis Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha Filemon Fridolino Ngebos; Maria Owa Da Santo; Ernesta Uba Wohon
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1085

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis kebijakan subsidi kendaraan listrik di Indonesia serta dampaknya terhadap persaingan usaha di sektor otomotif. Kebijakan subsidi kendaraan listrik diterapkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan, melalui berbagai regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 jo. Nomor 79 Tahun 2023 dan peraturan menteri terkait. Namun, pemberian subsidi ini berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan ketidakseimbangan persaingan, khususnya antara produsen kendaraan listrik dan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menelaah relevansi kebijakan subsidi terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun subsidi kendaraan listrik sah sebagai instrumen intervensi negara, implementasinya harus tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha agar tidak menimbulkan hambatan masuk pasar atau mematikan industri kendaraan konvensional yang telah lama menjadi sumber pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar tujuan lingkungan tercapai tanpa mengorbankan keadilan persaingan dalam industri otomotif nasiona.

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Penolakan Pelayanan Medis Ngompat, Yohanes Leonardus; Filemon Fridolino Ngebos; Petrus Faot; Alfius Adika Jocta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2931

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien untuk memperoleh pelayanan medis atau kesehatan. Realitas menunjukkan masih terjadinya praktik penolakan pelayanan medis dengan alasan administratif, keterbatasan fasilitas, dan perbedaan latar budaya. Kasus yang menimpa masyarakat adat Suku Badui dan seorang ibu hamil di Jayapura memperlihatkan bahwa sistem pelayanan kesehatan masih bersifat kaku dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan dapat berpotensi menjadi tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus-kasus faktual penolakan pelayanan medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan kuat untuk melindungi pasien dari praktik penolakan pelayanan medis. Pasal 174 menegaskan larangan menolak pasien gawat darurat dan mendahulukan administrasi, sedangkan Pasal 189 huruf f mewajibkan rumah sakit menjalankan fungsi sosial, termasuk melayani pasien tidak mampu. Selain itu, Pasal 276 memberikan hak kepada pasien untuk memperoleh pelayanan bermutu sesuai kebutuhan medis. Dari sudut hukum pidana, penolakan pelayanan medis dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 304 dan 359 KUHP. Negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan penjamin pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara Suryati Elin Satung, Sepriliani; Maria; Bani, Ferdinandus; Peter Lay, Benediktus; Din, Teresia; Fridolino Ngebos , Filemon
KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 5 No 1 (2026): Februari
Publisher : PELITA NUSA TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60004/komunita.v5i1.454

Domestic Violence (DV) remains a serious human rights violation in Indonesia, particularly in rural areas with limited access to legal services and victim protection. East Nusa Tenggara Province, including Timor Tengah Utara Regency, continues to record high incidences of domestic violence influenced by patriarchal culture, low legal awareness, and the predominance of customary-based settlements that often disadvantage victims. This community service program aims to enhance legal awareness and understanding among the residents of Bitefa Village, Miomaffo Timur District, Timor Tengah Utara Regency, regarding Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence as a preventive and responsive legal framework. The activity employed a legal counseling method through structured presentations, interactive discussions, and evaluation using pre-test and post-test instruments. The program was conducted on September 23, 2025, involving 25 participants consisting of village officials, hamlet heads, and community members. The materials delivered covered the definition of domestic violence, its various forms, legal protection mechanisms for victims, criminal sanctions for perpetrators, as well as the roles of the state and the community in preventing and addressing domestic violence. The results indicate a significant improvement in participants’ understanding of domestic violence and the legal protections available to victims after the counseling session. The discussion sessions revealed a shift in community perspectives, particularly regarding the relationship between customary law and state law in handling domestic violence cases. This program is expected to contribute to the prevention of domestic violence and to support the creation of a safe, harmonious, and gender-just household environment in Bitefa Village, in line with the National Action Plan on the Elimination of Domestic Violence

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search